A.Rapiudin
Jakarta– Kasus tertundanya Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi akibat keterlambatan pencetakan soal, memicu kekhawatiran lain. Pemberlakuan Kurikulum 2013 juga dikhawatirkan tidak tepat waktu, yakni Juli 2013.
Kekhawatiran tersebut dilontarkan Jeirry Sumampow dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), yang tergabung ke dalam Koalisi Pendidikan dalam sebuah diskusi tentang Ujian Nasional di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (18/4). Koalisi Pendidikan antara lain terdiri dari ICW, PGI, FSGI, praktisi pendidikan, dan Fitra.
Menurutnya, sama dengan UN, Kurikulum 2013 juga melibatkan pihak percetakan untuk mencetak buku siswa dan buku ajar. Kalau pencetakan buku tidak tepat waktu, maka pemberlakuan kurikulum baru juga tidak bisa dilaksanakan pada bulan Juli.
“UN saja yang dipersiapkan lama dan sudah beberapa kali dilaksanakan, pihak percetakan tidak bisa memenuhi target tepat waktu, apalagi Kurikulum 2013 yang belakangan baru digencarkan. Dan, waktunya tinggal 3 bulan lagi,” ujar Jeirry.
Jeirry menambahkan, selain soal percetakan, hal lain berpotensi pemberlakuan kurikulum baru tidak tepat waktu adalah pelatihan guru. Pelatihan ini membutuhkan waktu lama dan belum tentu semua guru memahami materi pelatihan dengan baik yang akan diterapkannya saat mengajar. (rud)
