Jakarta – Obsessionnews.com – Ketua Umum (Ketum) Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) Oktoberiandi menyesalkan pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak meminta maaf dan mencabut video yang diduga mendiskreditkan dan melakukan fitnah terhadap Presiden RI ke-1 Soeharto dan keluarga.
“Saya sangat menyesalkan pernyataan PSI yang menolak meminta maaf ke publik, khususnya keluarga Cendana atas fitnah yang telah dilakukan mereka,” kata pria yang akrab disapa Okto kepada Obsessionnews.com, Selasa (5/6/2018).
Baca Juga: Ayahnya Dihina, Ini Reaksi Titiek Soeharto
Alumni Universitas Suryadarma ini menegaskan, bahwa konten video viral tersebut adalah fitnah yang sangat keji dan tidak sesuai dengan kenyataan.
Menurut Okto, langkah-langkah yang diambil dalam menyikapi permasalahan ini adalah yang pertama dengan secara persuasif agar mereka meminta maaf dan mengakui kekeliruan mereka.
“Tapi mereka (PSI) menolak,” jelas pensiunan muda perwira penerbang TNI AU ini.
Langkah lainnya adalah akan melaporkan PSI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini jelas kampanye hitam di tahun-tahun Pemilu.
Ketiga, lanjut mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya ini, pihaknya akan melaporkan juga ke Polda Metro Jaya atau Bareskrim Polri secara pidana bahkan perdata.
“Unsur pidananya memenuhi kok, jelas ada fitnah, ada pencemaran nama baik dan melanggar UU ITE, itu pidananya berlapis,” ungkapnya.
Okto juga mengingatkan kader-kader PSI agar menjauhi fitnah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Sesama politisi, saya mengingatkan rekan-rekan kader PSI, bahwa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Saya ulangi lagi, bahwa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Jauhilah fitnah, jika kita benar-benar ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini,” pesan alumni Pondok Pesantren Islamic Center Kampar ini.
Seperti diketahui partai baru peserta Pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), selama Mei lalu mengunggah sejumlah video dengan hashtag #Mei98JanganLagi yang khusus diproduksi untuk mengenang 20 Tahun Reformasi.
Video tersebut memuat berbagai kebijakan di masa Orde Baru, di antaranya adalah dugaan pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Presiden Soeharto. Sejumlah pihak mendesak PSI meminta maaf dan menarik video tersebut karena dianggap menghina Presiden ke-2 RI Soeharto. (Popi)
