Pangkal Pinang, Obsessionnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meningkatkan porsi pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Alokasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) telah meningkat dari Rp 120 triliun menjadi Rp 140 triliun, maupun dana bergulir meningkat Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun 2019.
Peningkatan akses lermodalan bagi KUKM ini menjadi isu strategis yang dibahas dalam rapat komisi pembiayaan, Rakornas Bidang Koperasi dan UKM di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (3/5/2019). Rapat komisi ini dihadiri Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo, dengan para dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.
“Peningkatan akses penbiayaan dan perluasan skema pembiayaan bagi koperasi dan UMKM akan dilakukan melalui program dengan subsidi bunga dan penjaminan (KUR),” kata Yuana dalam paparannya.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro (UMi). Kredit UMi dikakukan untuk menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah, meningkatkan nilai keekonomian anggota. Sementara sasarannya yakni usaha mikro anggota koperasi yang memiliki usaha produktif.
“Penyalur UMi adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pihak yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLU PIP untuk menyalurkan pembiayaan ultra mikro,” papar Yuana.
Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo menyampaikan, Rakornas merupakan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk mendorong Koperasi dan UKM supaya mengakses pembiayaan melalui LPDB. Syarat dan kriteria untuk mengakses dana bergulir LPDB jdipermudah dengan adanya Permenkop Nomor 8 tahun 2018.
“Kami kira ini sudah disampaikan paparannya, apalagi kami sudah memberikan dalam bentuk booklet atau modul tentang cara mengakses dana bergulir LPDB KUMKM,” ujar Braman.
Penyebaran dana bergulir LPDB saat ini menurut Braman 70% di Pulau Jawa dan 30% di luar pulau Jawa. Ia berharap pemerintah propinsi, kabupaten/kota di luar pulau Jawa menyampaikan koperasi-koperasi di sektor produktif seperti perkebunan maupun perikanan tentang dana bergulir LPDB.
“Target kami di luar pulau Jawa bisa mengakses dana bergulir LPDB hingga 40 atau 50%, sehingga imbang,” harapnya.
Dalam Rakornas kali ini, isu strategis yang dibahas di bidang akses pembiayaan adalah rencana strategis 2024 -2024 bisa mengkristal menjadi rancangan solusi yang akan menjadi guidence bagi rensda di masing-masing propinsi, akses pembiayaan, serta perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui skim-skim yang menjadi prioritas nasional.
Selain itu, peningkatan KSP/USP dan pembiayaan syariah untuk mengembangkan UMKM. Akses pembiayaan melalui LPDB, penumbuhan dan penguatan lembaga pendukung pembiayaan (BLUD) yang akan menjadi program sistemik dan sustan serta pengembangan modal pembiayaan UMKM melalui skema alternatif lain/non kredit (modal ventura, resi gudang, pasar modal, pegadaian). (Has)
