Jakarta, Obsessionnews – Lima gubernur se-Provinsi Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Kamis (30/4/2015).
Pertemuan tentang upaya percepatan pembangunan di Kalimantan ini dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang selaku koordinator FKRP2RK 2015-2016, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiady Sanjaya, Pj. Gubernur Kalimantan Utara Triyono Budi Sasongko dan Sekda Kalimantan Selatan.
Menurut Teras, pembangunan di Pulau Kalimantan masih jauh dari sejahtera. Potensi daerah yang sangat beragam dalam hal sumber daya alamnya, ternyata belum mampu memberikan pembangunan yang berbasis kerakyatan.
“Kami menilai perlu adanya refokusing terhadap proyek di Kalimantan, semuanya sudah tertuang di dalam Musrenbang Regional Kalimantan, tapi kami ingin ada percepatan, terutama terkait masalah infrastruktur, dan hubungan lintas provinsi,” tandasnya.
Terkait dengan percepatan itu, Teras berharap agar masalah pengadaan dan proyek pembangunan jangan terhambat di pusat, hanya karena masalah administrasi. “Era migas dan era kayu sudah berlalu, sekarang kami tidak ingin era kejayaan dari sumber daya alam berakhir begitu saja tanpa ada dampak pembangunan yang dirasakan oleh rakyat yang ada di Kalimantan,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Teras, para Gubernur meminta dilakukannya percepatan terhadap penyelesaian yang menyangkut masalah tata ruang lima provinsi di Kalimantan. Berbagai program andalan yang ada di Kalimanta perlu segara ditindaklanjuti antara pemerintah provinsi dan pusat.
Selain mengenai percepatan pembangunan, pertemuan juga membahas tentang masalah perbatasan. Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk meminta agar pemerintah memproritaskan pembangunan di wilayah-wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia.
Terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan daerah perbatasan, diantaranya kondisi infrastruktur jalan ke pedalaman yang masih minim hingga tuntutan masyarakat perbatasan untuk bergabung dengan negara tetangga.
“Alokasi dana bagi hasil yang diberikan ke Kalimantan Timur tidak adil karena rakyatnya masih banyak yang miskin terutama di perbatasan. 10 desa di perbatasan sempat mengungkapkan keinginan untuk bergabung dengan Malaysia, dan ketika itu muncul barulah pemerintah member perhatian akan daerah perbatasan,” jelas Awang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan perlunya sebuah masterplan pembangunan yang komprehensif untuk mempercepat laju pertumbuhan di Kalimantan. Secara ekonomi makro, Irman menilai pembagunan di Pulau Kalimantan jauh tertinggal dibandingkan pulau Jawa atau Sumatera.
“Paradigmanya harus dirubah, masa depan bangsa ini ada di Kalimantan, untuk itu upaya percepatan pembangunan harus segara direspon oleh pemerintah pusat,” kata Ketua DPD RI.
Menurut Irman, dengan luas wilayah Kalimatan yang mencapai 5,5 kali pulau Jawa, maka sudah selayaknya pemerintah menyiapkan sebuah gagasan besar untuk pembangunan infrastruktur di pulau Kalimantan.
“Kami mendukung sepenuhnya agar pemerintah menyiapkan masterplan yang komprehensif lintas sektoral untuk Kalimantan. Ke depan, Kalimantan harus menarik banyak pihak untuk berinvestasi,” paparnya. (Asma)
