Jakarta, Obsessionnews – Mulai 1 Januari 2018, Pertamina akan menjadi operator blok Mahakamn di Kalimantan Timur, setelah presiden Joko Widodo memberikan hak saham 70 persen ke PT Pertamina (Persero), sementara sisanya 30 persen kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.
“Saya kira goal-nya adalah Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedaulatan energi kita,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, di kantornya, Jumat (3/7/2015).
Meski begitu, presiden mengatakan proses alih kelola di tingkat operasional harus disiapkan sebaik-baiknya agar tak ada kesalahpahaman, terutama antara Pemerintah Pusat, Pertamina, dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur karena bisa mengakibatkan produksi gas dan kondensat Mahakam menurun.
“Yang harus mendapatkan pemahaman yang sama. Seiring sejalan dalam proses transisi ini,” katanya.
Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri ESDM Sudirman Said dan pihak terkait untuk segera membahas aspek legal menyangkut draf kontrak baru Blok Mahakam. Draf kontrak baru itu diantaranya mengatur syarat dan ketentuan dengan berbagai pihak.
Pembagian saham ini Blok Mahakam dilakukan karena segera habis masa kontraknya pada 2017. Namun pembagian ini diprotes pemerintah daerah (pemda) Kalimantan Timur. Pasalnya, Pemda hanya mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen dari jatah Pertamina 70 persen, lantaran Pemda Kaltim meminta penambahan PI menjadi 19 persen.
Kepala Negara berharap ada komunikasi yang baik dengan semua pihak agar tidak terjadi salah pengertian baik antara pemerintah pusat, Pertamina dan pemerintah daerah, sehingga masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, dapat dikelola dengan baik.
“Persiapan untuk alih kelola blok Mahakam harus disiapkan dan harus segera dimulai. Proses disiapkan sebaiknya,” tutur presiden. (Has)
