Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keputusannya untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkan ke sektor produktif adalah sebuah keputusan yang penuh resiko yang dapat menurunkan tingkat popularitasnya.
“Waktu mengalihkan BBM pada November tahun lalu, saya diingatkan pak Jokowi kalau mengalihkan ini berarti popularitas Bapak akan jatuh. Itu resiko sebuah keputusan,” ujar Jokowi dalam acara Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu (16/5/2015).
Jokowi mengatakan, sebetulnya anggaran subsidi bbm yang digunakan setiap tahun sebesar Rp300 triliun itu berasal dari APBN dan juga bersumber dari utang luar negeri. Karena itu ia tidak ingin rakyat dibuatkan hidup bersenang-senang dengan dana yang sebetulnya itu adalah pinjaman.
“Kita senang-senang tapi duit yang dipakai senang-senang itu dari utang, itu yang mau kita alihakan, itu memang sakit saya tahu tapi perubahan itu musti dimulai dari hal-hal yang sakit,” katanya.
Presiden pun siap menerima segala resiko dari kebijakan yang sudah diambil. Menurutnya, setiap pemimpin itu harus menerima kritikan, apapun bentuk kritikan tersebut, entah dengan perkataan keras atau dalam bentuk cacian dari masyarakat.
“Saya tahu banyak yang memaki-maki saya, untuk awal-awal karena belum tahu arahnya kemana. Saya siap dimaki, jangan dipikir Jokowi itu penakut,” tegasnya.
Pada saat mengumumkan kenaikan harga bbm bersubsidi pada November lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa subsidi itu akan dialihkan dari sektor konsumtif ke produktif. Untuk sektor pertanian, pemerintah membeli pupuk, benih, dan membangun atau memperbaiki irigasi.
Di sektor perikanan, baik dipakai untuk membeli pendingin (cool box) untuk nelayan. Adapun untuk sektor usaha mikro di desa, Jokowi berpandangan, perlu diberikan modal kerja yang baik dan terus-menerus. Sementara itu, di sektor kesehatan akan dibangun sistem untuk subsidi kesehatan.
Sedangkan untuk sektor pelabuhan laut dalam, Jokowi menargetkan dapat membangun 24 pelabuhan baru dan diperluas. Jika anggaran mampu untuk membangun sendiri, maka tak perlu menunggu ada investasi.
Terakhir, untuk sektor transportasi massal, Jokowi beranggapan pembangunannya terlambat sehingga orang lebih memilih untuk membeli sepeda motor. Begitu pula dengan jaringan rel kereta api. (Has)
