Jokowi Berharap Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Dimulai Pertengahan 2020

Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berfoto di perbukitan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019) sore. Foto tersebut kemudian diposting di akun Facebooknya, Rabu (18/12). Jokowi mengatakan, sejauh mata memandang yang terlihat adalah hamparan bukit-bukit, naik turun, kosong, tiada bangunan. “Kira-kira di sekitar tempat saya berdiri inilah nanti ibu kota negara kita dibangun. Istana akan berlokasi di salah satu titik yang nanti akan ditentukan oleh para arsitek. Kawasan ini bekas konsesi hak pengusahaan hutan PT ITCI yang diambil kembali karena dibutuhkan oleh negara,” tutur Jokowi di akun Facebooknya. Baca juga:Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Percepat Akses ke Ibu Kota BaruIbu Kota Baru akan Dibangun dengan Cara-cara PintarIni 5 Alasan Jokowi Pilih Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara yang Baru Ia menjelaskan, ibu kota baru akan menempati areal yang saat ini sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Lahannya seluas 256 ribu hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektare akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare. “Desain ibu kota sedang dikerjakan, kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam enam bulan. Saya berharap pada pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah dimulai,” tuturnya. Halaman selanjutnya5 Alasan Jokowi Pilih Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara yang Baru Seperti diketahui Presiden Jokowi resmi menetapkan Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten, yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, sebagai lokasi ibu kota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta. Keputusan itu diambil setelah melalui kajian dalam tiga tahun terakhir. "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, " kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019). Dalam menyampaikan lokasi ibu kota baru Jokowi turut didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Ada lima alasan Presiden Jokowi memilih Kaltim sebagai ibu kota negara. Pertama, risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. “Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” ujar Jokowi. Sebelumnya Jokowi sudah memastikan ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan saat membuka Rapat Terbatas tentang Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, awal Agustus 2019. Jokowi juga menyebut lokasi ibu kota telah mengerucut ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Jokowi sendiri sudah meninjau lokasi calon ibu kota baru beberapa waktu lalu. Ia telah meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci. Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota, baik yang bersumber dari APBN atau di luar APBN. Ia juga memerintahkan agar ada desain kelembagaan yang diberikan otoritas dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta jajarannya untuk mempelajari pengalaman pemindahan ibu kota negara lain, terutama terkait faktor-faktor yang bisa menjadi hambatan, sehingga bisa mengantisipasi sedini mungkin. (arh)





























