Oleh: Karyono Wibowo, Peneliti Senior dari Indonesian Public Institute
HUT TNI ke 72 yang digelar di Cilegon Banten (5/10) menjadi momentum untuk mendinginkan atmosfir politik yang sempat memanas dalam beberapa pekan ini.
Isi pidato Presiden Jokowi dan Panglima TNI ibarat air hujan yang memadamkan api yang membakar ilalang di musim kemarau. Pasalnya, selama kurang lebih satu bulan ini, situasi politik negeri ini diguncang oleh isu bangkitnya ideologi komunis.
Publik dihantui oleh isu kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Wacana untuk memutar kembali film G30S PKI versi rezim orde baru turut menambah panasnya suhu politik. Tak pelak isu bangkitnya kembali paham komunis dan polemik tentang pemutaran kembali film G30S PKI telah menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
Situasi politik bertambah panas disaat Panglima TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan kepada jajarannya untuk nonton bareng (nobar) film G30S PKI. Di tengah polemik tentang pemutaran kembali film G30S PKI keluarlah pernyataan Jenderal Gatot yang memiliki konotasi seolah-olah menantang kelompok yang kontra terhadap pemutaran film tersebut.
“Perintah (saya) mau apa emangnya?,” ucap Panglima TNI usai berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Senin (18/9).
Peristiwa penyerbuan kantor LBHI oleh sekelompok massa yang mengklaim anti komunis menambah situasi cukup mencekam. Mereka mengidentifikasi ada orang-orang PKI menggelar pertemuan di gedung LBHI.
Tak hanya itu masalah isu PKI, pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi di luar TNI-POLRI yang mengimpor 5000 pucuk senjata menambah ketegangan politik. Pernyataan tersebut seolah-olah menggiring akan terulangnya peristiwa sejarah tentang Angkatan Kelima.
Isu tentang adanya impor 5000 pucuk senjata di luar institusi TNI dan Polri bisa menimbulkan multi tafsir. Bisa jadi isu tersebut mengingatkan kembali memori publik tentang isu “angkatan kelima” yang diusung oleh PKI dimasa lalu, dimana yang dimaksud angkatan kelima adalah usulan agar buruh dan tani dipersenjatai. Isu ini seolah untuk melegitimasi opini tentang bangkitnya PKI.
Untungnya, isu impor 5000 pucuk senjata dari luar yang dilontarkan Gatot buru-buru diklarifikasi oleh menkopolhukam Wiranto. Sehingga tidak sampai menimbulkan gesekan di level vertikal dan horisontal. Namun demikian, pernyataan panglima TNI tersebut sempat menimbulkan kecurigaan antar kelompok masyarakat dan bahkan antar instansi bersenjata.
Tapi isu impor senjata yang masih samar mulai terang ketika polri memberikan keterangan dan klarifikasi terkait impor senjata yang akan diperuntukkan di beberapa kesatuan polri.
Bersyukur, pernyataan pihak polri dan menkopolhukam Wiranto telah menyingkap tabir gelap tentang isu impor 5000 senjata mulai terbuka. Ketegangan politik pun mulai mengendor ketika Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menkopolhukam Wiranto berjabat tangan dan foto bersama pada momentum hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober lalu.
Jabat tangan ketiga pejabat tersebut seolah menjadi simbul perdamaian dan menunjukkan kekompakan.
Dinamika pertarungan politik menjelang pilpres 2019 mulai terasa. Tak dipungkiri, sejumlah manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo selama ini telah menimbulkan persepsi publik yang beragam. Ada yang menduga manuver Panglima TNI tersebut berhubungan dengan rencana maju di pilpres 2019. Ada pula yang menilai Panglima TNI tidak loyal kepada presiden. Bahkan ada yang merasa kuatir akan adanya kudeta terhadap pemerintahan yang sah.
Namun demikian, kekuatiran dan keraguan tentang sikap Panglima TNI sudah terjawab di HUT TNI (5/10). Keraguan tersebut mulai pudar pada saat Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan dalam pidatonya bahwa TNI tetap setia dan loyal kepada presiden sebagai kepala pemerintahan yang sah. Jika masih ada tersisa suatu keraguan tapi setidaknya pidato panglima TNI tersebut melegakan.
Penegasan Panglima TNI tersebut seolah menjawab Presiden Jokowi yang menyampaikan pidato lebih dulu. Yang mana Presiden Jokowi menegaskan TNI harus menerapkan politik berdasarkan kepentingan negara yang berarti menempatkan loyalitasnya hanya kepada rakyat, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah hanya loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara.
Memang begitulah seharusnya sikap TNI. Sebagaimana Presiden Soekarno berpesan dalam salah satu pidatonya, tentara tidak boleh berpolitik dan jangan sampai diombang-ambingkan oleh kepentingan politik agar negara bisa berdiri tegak.
Saya berharap setelah HUT TNI Ke 72 bisa ditegakkan kembali sikap TNI yang tegak lurus mengawal Pancasila, UUD 1945 dan menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa.
Secara khusus, kita berharap agar Panglima TNI Gatot Nurmantyo dapat mengambil hikmah dari sejarah TNI dan sejarah bangsa pada umumnya demi masa depan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan. ***
