Selasa, 26 Oktober 21

Ketua MA Tidak Bisa Diberhentikan Begitu Saja, Ini Alasannya

Ketua MA Tidak Bisa Diberhentikan Begitu Saja, Ini Alasannya
* Hatta Ali Dilantik Presiden Joko Widodo.

Jakarta, Obsessionnews.com – Adanya penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono oleh KPK terkait suap peradilan, membuat Hakim MA Gayus Lumbuun mendesak Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali agar mundur dari jabatannya.

Bisakah Ketua MA Hatta Ali dengan mudahannya disuruh mundur oleh Gayus Lumbuun yang juga Politisi PDI-P itu karena Ketua MA dianggapnya tidak bisa menjalankan tugasnya. Pasalnya, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan dengan jelas alasannya.

Dijelaskan dalam pasal 8 bahwa Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR. Hakim Agung juga hanya bisa diberhentikan oleh Presiden, setelah ia benar-benar terbukti melakukan kesalahan atau karena ada alasan lain yang tertuang dalam Pasal 11.

Dalam Pasal 11 dijelaskan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena sejumlah alasan yakni.

a. Meninggal dunia;
b. Telah berusia 70 (tujuhpuluh) tahun;
c. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturutturut
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.”

Kemudian syarat untuk bisa memberhentikan Hakim Agung dipertegas kembali di dalam Pasal 11 A ayat (1) berbunyi Hakim Agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:

a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Melakukan perbuatan tercela;
c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
f. Melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Dengan ketentuan dari sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah bisa dijelaskan bahwa untuk bisa memberhentikan Ketua Agung tidak mudah butuh syarat atau alasan yang kuat. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.