“Satu kegagalan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok yaitu mengatasi masalah banjir sebagai masalah tahunan.”
Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sesumbar hujan deras tak akan membuat Jakarta banjir. Bagaimana faktanya? Menurut pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, Jakarta tetap banjir.
“Satu kegagalan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok yaitu mengatasi masalah banjir sebagai masalah tahunan,” kata Muchtar melalui keterangan tertulisnya yang diterima Obsessionnews.com, Jumat (3/3/2017).
Muchtar mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan Ahok menangani masalah banjir harus mengacu pada ketentuan dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017.
Atas dasar itu ditetapkan pada 2013 target capaian banjir harus tinggal maksimal 55 titik. Pada 2014 harus tinggal 50 titik. Pada 2015 harus tinggal 48 titik. Pada 2016 harus tinggal 45 titik. Pada 2017 harus tinggal 42 titik.
Faktanya, tutur Muchtar, Ahok tak mampu dan gagal mencapai target yang ditentukan tiap tahun itu. Hingga Februari 2017 titik lokasi banjir masih melebihi target capaian, yakni 54 titik.Sangat dekat target capaian 2013, yakni 55 titik. Tahun 2017 tetap tak berubah seperti kondisi tahun 2013. Banjir jalan terus dan belum berkurang signifikan. Banjir besar terakhir terjadi pada 20 Februari 2017.
Sebelumnya, di sejumlah kesempatan, Ahok selalu berbangga dan sesumbar dengan hasil kerjanya yang dianggap mampu mengatasi banjir Jakarta. Bahkan Ahok dan pendukungnya sempat mengungkapkan keberhasilan itu dengan nada menantang,”Ke mana banjir meski hujan turun terus.”
“Fakta mematahkan kesombongan Ahok dan pendukungnya ini. Hujan lebat turun dua hari lalu dari subuh hingga sekitar pukul 10 pagi, dan membuat sejumlah wilayah Jakarta terendam,” kata Muchtar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Rabu (1/3) pada pukul 8 pagi terdapat 401 laporan mengenai banjir Jakarta. Total ada 54 titik lokasi banjir.
“Ini berarti kinerja Ahok mengurus masalah banjir ini sangat buruk,” tegas Muchtar.
Daerah terendam banjir umumnya di daerah pinggir Sungai Ciliwung, seperti Bukit Duri dan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Perumahan elite seperti Cipinang Indah, Jakarta Timur, turut kebagian banjir. Di Jakarta Utara air merendam dari Ancol sampai Tugu.
Bahkan wilayah elite seperti Kelapa Gading, Jakarta Utara, ikut terendam. Sebanyak 35 pompa pun dikerahkan untuk membuang air ke sungai Sunter. Banjir di Kelapa Gading ini sungguh tak ada kaitan dengan revitalisasi sungai.
Ketinggian air bervariasi mulai dari setinggi lutut hingga seleher orang dewasa. Di Cipinang Melayu dan Karet misalnya, ketinggian air mencapai 1,5 meter akibat banjir ini, ribuan rumah terendam dan satu orang tewas di Kemang. Di beberapa titik lokasi justru tak pernah banjir sebelumnya.
Pada Maret 2016 Kampung Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan, terendam banjir. Banjir besar di sekitar 8 Kelurahan di 5 Kecamatan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Saat itu Ahok berkilah atau ngeles, bahwa banjir itu akibat luapan Sungai Ciliwung dan penyempitan sungai.
Ngeles Ahok ini terpatahkan. Normalisasi sungai sudah dilakukan, tapi banjir tetap terjadi Februari 2017, bahkan titik lokasi banjir semakin banyak.
Ahok ngeles lagi. Katanya banjir tersebut karena rob atau meningkatnya permukaan air laut. Faktanya, banjir Februari 2017, kawasan elite Kelapa Gading banjir berat saat rob tak terjadi. Lalu Ahok berkilah lagi, hal itu disebabkan mesin pompa mati. Faktanya, banjir Februari 2017, semua mesin pompa di DKI berfungsi, tidak mati.
Daerah banjir pada Maret 2016 terdapat di wilayah selatan dan timur Jakarta. Di selatan, misalnya, ada Bukit Duri dan Rawajati.Ahok berkilah karena sungai tak cukup bawa air. Faktanya Kemang mengalami banjir, padahal sebelumnya tak pernah banjir. Kondisi sungai di sekitar Kemang tetap. Di Jakarta Timur, ada Kampung Melayu dan Bidaracina, Ahok berkilah karena proyek sodetan Ciliwung-KBT belum rampung.Tapi, hingga awal 2017 belum juga selesai proyek, alias mangkrak. Februari 2017 banjir masih berlaku di Kampung Melayu dan Bicaracina. Bahkan Cipinang masih banjir berat.
“Mana sodetan? Ngomong doang, no implementasi.”
“Mana sodetan? Ngomong doang, no implementasi,” tandas Muchtar.
Di bagian keterangan tertulisnya alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1982 ini membeberkan sejumlah proyek untuk mengatasi banjir yang mangkrak di era Ahok. Yakni proyek sodetan kali, Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT), Waduk Marunda, Waduk Brigif, Waduk Jagakarsa, Waduk Pondok Ranggon, Waduk di Kampung Rambutan di Jakarta Timur, Waduk Rawa Kendal, Waduk Rorotan, Waduk Cengkareng, Waduk Giri Kencana Cilangkap, Waduk Cimanggis, revitalisasi Waduk Rawa Lindung, Pintu Air Waduk Rawa Babon, dan pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di delapan Pulau Pemukiman Kepulauan Seribu.
“Banjir salah satu isu strategis pembangunan. Sudah ditargetkan 2017 Jakarta harus terbebas dari banjir. Tetapi, Ahok tak mampu dan gagal mencapai target bebas banjir. Kondisi banjir tak ada perubahan berarti, bahkan terdapat lokasi-lokasi baru banjir yang sebelumnya tak pernah terjadi banjir,” kata Muchtar.
Ia menegaskan Ahok tidak bisa membuktikan kerja nyata mengatasi masalah banjir ini. Bahkan, belasan proyek pembangunan atasi banjir mangkrak, meski sudah direncanakan dan punya dana untuk melaksanakan.
“Dari pengalaman empiris ini adalah tepat pemikiran rakyat Jakarta, yakni untuk mengatasi banjir harus ada gubernur baru. Ahok sudah terbukti tak mampu dan gagal mengatasi banjir,” pungkasnya. (arh)
