Palembang, Obsessionnews – Jurubicara Jaringan ’98 Sumatera Selatan (Sumsel), Ade Indra Chaniago mengecam keras upaya perpanjangan Freeport melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 10 atau 20 tahun. Banyak kalangan menilai Freeport tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri dan tak mendukung kemajuan Papua.
“Makin ngaco pola pikir pemerintah. Kok bilang IUPK Freeport masih wacana. Baru wacana saja sudah ndablek, apalagi kalau benaran. Nasionalisasi Freeport, kelola sendiri buat kesejahteraan rakyat,” ujar Ade Indra Chaniago, Jumat (26/6/2015).
“Tanya dulu harapan rakyat Papua. Kalkulasi keuntungan maksimal bila Indonesia kelola sendiri tambang Freeport. Ribuan gereja, puskesmas, sekolah dan fasilitas publik lainnya bisa dibangun dengan sangat mudah dari dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah. Jangan tindas rakyat Papua terus, beretorika dalam skema IUPK posisi pemerintah di atas Freeport,” kecam dosen universitas di Sumsel.
Ade mengungkapkan, UU No. 4/ 2009 tentang Minerba dan PP No. 23/ 2010 adalah pesanan nekolim neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan gagasan cemerlang Bung Karno yakni Trisakti. Kebijakan pertambangan yang manipulatif harus dihentikan, terlebih kondisi perekonomian rakyat kian terpuruk akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, depresiasi rupiah serta ancaman mega defisit keuangan negara.
“Presiden Jokowi harus copot Menteri ESDM Sudirman Said yang selalu bikin ulah melanggar janji Trisakti dan Nawacita. Cari pengganti orang muda kreatif, inovatif dan dinamis. Gak usah lagi mau ditipu asing dan para agen penjual negara. Tugas pokoknya dua, yakni nasionalisasi Freeport dan beresin ribuan kejahatan tambang. Penting untuk menolak dana aspirasi, tapi lebih penting lagi nasionalisasi Freeport. Yakin, Indonesia bisa makmur dan rakyat sejahtera,” paparnya. (Asma)
