Jakarta, Obsessionnews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan, ada langkah pengelolaan yang bakal dilakukan guna membangun kedaulatan, akses, ketercukupan, kemampuan serta kompetitif di sektor energi.
Langkah itu, antara lain menangani krisis berupa subsidi bahan bakar minyak agar penyelundupan tak ada lagi, efisiensi pasokan, pengelolaan Blok Mahakam, kick off program listrik 35 ribu megawat, konsolidasi organisasi, serta stakeholder manajemen.
Said juga menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan sembilan program strategis berupa perbaikan bauran energi menjadi 25% pada 2025 nanti. Selain itu, pembudayaan energi bakal dilakukan dengan cara eksplorasi minyak dan gas secara agresif.
Peningkatan produksi dan lifting migas, pembangunan infrastruktur, pembangkit listrik 35 ribu megawatt serta transmisi dan gardu induk, pembangunan industri penunjang sektor energi, hilrisasi industri mineral dan batubara serta konsolidasi industri tambang, juga menjadi program kerja Kementerian ESDM. Termasuk, sinergi dan penguatan kelembagaan, penguatan ESDM termasuk BPH dan SKK Migas, perbaikan regulasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
“Ini harus didorong terus. Termasuk kebijakan yang tidak masuk akal, misalnya PP yang bisa memperpanjang kontrak sebelum 2 tahun berakhir,” jelas Said.
Langkah yang bakal diambil juga termasuk kerjasama pemerintah dan swasta, serta kerjasama internasional. Said bilang, Indonesia tetap harus mengikuti perkembangan minyak dunia, teknologi dan masuk ke organisas-organisasi terkait di tingkat internasional.
“Bukan ngumpet, caranya bangun database, data geoglogi agar bisa jadi basis pembangunan data energi dan mineral,” jelas dia.
Jurus Kementerian ESDM
Dalam membangun kedaulatan, akses, ketercukupan, kemampuan serta kompetitif di sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, perlu juga dibangun leadership serta peningkatan mutu.
Said juga bilang tanggung jawab yang harus dikerjakan bisa dilakukan dengan cara membangun nasionalisme baru agar berdaya besar dan mampu menjalani pergaulan dunia.
Selain itu, tata kelola berupa transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi masuk ke dalam program kerja Kementerian ESDM.
Namun, dibalik itu, meski transparansi dan lain sebagainya sudah dilaksanakan, pasti ada kritik dilontarkan. Sebab kata Said, setiap kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak.
“Setiap keputusan pasti ada apa-apanya. Kita cukup independen dan perlu arahan presiden. Dan ini yang kita jaga. Jangan lemah secara ilmiah dan keteknologian.
Tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak. Naik (harga BBM) dikatain, turun juga dikatain,” kata dia. (Mahbub Junaidi)
