Poempida Hidayatulloh (ist)
Imar
Jakarta-Komisi IX DPR menemukan sejumlah persoalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam kunjungan kerja di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Untuk itu, pemerintah lebih serius melakukan langkah pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh selama ini NNT sudah menunjukkan implementasi K3.
“Sudah dilaksanakaan, tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan,”kata Poempida di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Ia mencontohkan, ada ratusan ban truk yang ditumpuk secara terbuka. Ban-ban tersebut menurut Poempida berpotensi membahayakan kesehatan bagi pekerjanya. Air hujan akan berpotensi masuk ke ban, yang itu akan menimbulkan sarang nyamuk. Harusnya, ungkap Poempida, kalau mau implementasikan nol sampah dengan di-threatment.
“Yang baik buat kita ya baik juga buat pekerja,”ujarnya.
Menurut sumber informasi dari dalam, kata dia belum lama ada pekerja meninggal gara-gara tidur di sekitar tumpukan ban.
“Bisa jadi ban-ban tersebut mengeluarkan detoksin, atau zat berbahaya lain bagi tubuh manusia,” kata sumber dari dalam seperti dikutipnya.
Berdasarkan pemantauan Poempida, prosedur tambang cukup bagus, karena di NNT tidak ada tambang bawah tanah. Namun, masih ada beberapa catatan buat NNT. Pertama, transportasi darat yang mengkhawatirkan. Kata Poempida, ada bus yang sudah ada fasilitas sabuk pengaman dan ada bis yang tidak ada sabuk pengaman.
“Sabuk pengaman masih diperlukan karena rutenya terjal. Dengan sabuk pengaman minimal bisa meminimalisir resiko luka pekerja,” jelasnya.
Catatan kedua, lanjut Poempida, kondisi fisik bus cukup tinggi, sehingga berpotensi pekerja kesulitan masuk ke bis. “Ini berpotensi kaki pekerja bisa keselo. Maka itu, dibutuhkan tangga bantu,”sebutnya.
Selain itu, tambah Poempida, prosedur naik turun penumpang seharusnya ada satu titik halte sebagai titik kumpul pekerja.
Catatan lain, menurut Poempida adalah masalah serikat pekerja. Dimana serikat pekerja terdapat dualisme kepengurusan yang sampai saat ini masih terjadi konflik dan belum ada titik temu. Masalah ini seharusnya dimediai oleh pemerintah daerah.
“Saya curiga pemerintah daerah tidak berani sebagai mediator. Masak Jakarta yang harus urus Newmont,” tegas Politisi Partai Golkar ini.
Berdasarkan pantauan ini, saya mendesak perlu ada sosialisasi lebih intens. Sistem K3 tidak pernah dibuat seaman mungkin. Sebagus apa pun sistemnya, tetap saja potensi kecelakaan kerja akan terjadi.
Padahal, kata Poempida NNT sudah meraih banyak penghargaan. Namun dalam prakteknya, faktor K3 masih diabaikan dan masih banyak kelemahan.
“Walaupun mereka (NNT) sudah dapat banyak penghargaan, bolehlah kita apresiasi, namun pengawasan jangan lengah,” katanya.
Ia berharap pemerintah dalam mengawasi praktek K3 di perusahaan agar lebih serius, ada ketegasan.
“Kalau ada yang kurang ya harus dikasih catatan merah. Jangan dikasih penghargaan terus,” pungkasnya.
