Jakarta – Pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor sapi dari Australia sebanyak 264 ribu ekor untuk tahun ini. Kebijakan tersebut dinilai oleh Ketua Komisi VI DPR RI Hafiz Tohir sebagai inkonsistensi dari janji-janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat kampanye pemilu presiden.
Menurutnya, pada saat kampanye Pilpres berlangsung pada bulan Juni lalu, Jokowi sempat blusukan ke Pasar Cipanas, Cianjur Jawa Barat. Kepada masyarakat mantan Wali Kota Solo itu pernah berjanji akan menghentikan impor daging sapi, dan kembali menghidupkan perdagangan sapi lokal sehingga tercipta swasembada daging.
“Katanya Indonesia harus punya keberanian untuk menghentikan impor daging sapi karena kita memiliki kemampuan untuk menciptakan swasembada daging sehinga memperkuat produksi dalam negeri,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (27/11/2014).
Dalam kesempatan tersebut, kata Tohir, Jokowi juga pernah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus merubah pikirannya dari karakter konsumen menjadi produsen sapi. Tujuan itu bisa terwujud jika didukung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Namun, saat ini keadaan justru terbalik, Jokowi disebut lupa dengan janjinya.
“Dia juga mengatakan Indonesia akan memiliki peternakan sapi handal di Nusa Tenggara & swasembada daging pasti akan segera terwujud karena ini bukan suatu yang sulit,” katanya menirukan omongan Jokowi saat itu.
Jumlah import kali ini ada kenaikan dari 136 ribu ekor menjadi 264 ribu ekor sapi, sapi tersebut diambil negara bagian Queensland – Australia yang merupakan negara tuan rumah G20, dimana Jokowi hadir disana untuk melakukan kunjungan negara sebagai kepala Presiden. Namun, pertemuan antar kepala negara tersebut dinilai gagal karena Jokowi tidak mampu memperjuangkan kepentingan negaranya.
“Baru sekali ketemu di forum dunia kita sudah kalah lobby,” terangnya.
Direktur Jendral Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan, mengumumkan pada bulan September 2014 Indonesia sedang meningkatkan jumlah sapi Australia yang biasanya diimpor di kuartal terakhir, kini dapat penambahan simpanan untuk kuartal pertama tahun depan. Kemendag berharap mendapatkan izin dari Jokowi. (Abn)
