Senin, 18 November 19

Gugat ke MK, Yusril Beri Saran ke BPN

Gugat ke MK, Yusril Beri Saran ke BPN
* Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Harian Terbit)

Jakarta, Obsessionnews.com – Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menghormati upaya hukum yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Baca juga:

Sederet Bukti yang Diajukan BPN ke MK

Gugat ke MK, BPN Tuntut Jokowi Didiskualifikasi dan Tetapkan Prabowo Presiden

Gugat Pilpres ke MK, Tim Hukum BPN Masih Akan Lengkapi Bukti

 

Dalam gugatan itu BPN menyertakan tautan berita media online sebagai bukti kuat adanya kecurangan hasil Pilpres. Namun, Yusril memberi saran agar BPN bisa menyertakan bukti lain yang lebih kuat, buka hanya sekadar link berita.

“Kalau bagi kami kepentingan kami, TKN, bisa saja kami mengajukan link berita sebagai bukti. Tapi harus dikuatkan oleh saksi harus dikuatkan oleh dokumen lain. Jadi kalau pihak kami tentu tidak akan mengajukan link berita saja sebagai bukti tanpa didukung bukti lain,” kata Yusril, di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (27/5/2019).

Yusril mengatakan bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari keterangan saksi, ahli, keterangan pemohon dan bukti surat. Ia menyebut bukti surat harus otentik seperti bukti surat misalnya dokumen C1. Link berita tanpa bukti fisik dianggap susah.

“Jadi kalau surat itu sudah ada definisinya, misalnya dokumen C1. Pokoknya yang tertulis itu kategorinya surat. Nah kalau surat itu harus otentik, jadi bukan hasil rekaman video. Seperti itulah pemahaman kita tentang surat,” kata Yusril.

Ia mengatakan bukti link berita atau video bisa saja dijadikan bukti, tetapi harus dilengkapi dengan keterangan saksi. Jika tidak ada, maka bukti tersebut kurang kuat.

“Jadi kalau misalnya ada rekaman ya bisa dijadikan bukti tapi harus dikuatkan dengan keterangan saksi sebab kalau cuma video saja nggak bisa. Paling-paling yang seperti itu bisa dijadikan sebagai bukti lain-lain, bisa dijadikan petunjuk oleh majelis hakim,” ujar Yusril.

“Jadi kalau link berita bisa saja dijadikan bukti. Misalnya dalam Pilkada begini, seorang incumbent bisa dalam 6 bulan tidak boleh memutasikan pejabat. Tapi ada berita di kabupaten ini bupatinya memutasikan pejabat di daerah. Nah itu bisa dijadikan bukti tapi harus dikuatkan dengan bukti yang lain keterangan saksi-saksi, tapi kalau cuma link berita saja nggak bisa dijadikan bukti. Itu dari tafsiran kami ya,” sambungnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.