Kamis, 22 Agustus 19

Sederet Bukti yang Diajukan BPN ke MK

Sederet Bukti yang Diajukan BPN ke MK
* BPN ajukan gugatan ke MK. (Foto: Medsos)

Jakarta, Obsessionnews.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka tidak menerima keputusan KPU yang memenangkan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

 

Baca juga:

Gugat ke MK, BPN Tuntut Jokowi Didiskualifikasi dan Tetapkan Prabowo Presiden

Gugat Pilpres ke MK, Tim Hukum BPN Masih Akan Lengkapi Bukti

Bawaslu Tak Lanjuti Laporan BPN Soal Kisruh Pemilu di Luar Negeri

 

Sederat bukti pun dikumpulkan untuk membuktikan bahwa Pilpres 2019 terjadi kecurangan, yang merugikan Capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno. Salah satu alat bukti yang paling ditonjolkan adalah link-link berita yang berisi tentang kecurangan.

BPN menduga, semua penyelenggara negara digerakkan untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Yang paling kuat adalah intitusi polisi. Dugaan bukti bahwa polisi terlibat dalam kecurangan dalam Pilpres ini diambil dari media sosial berupa twitter dan instagram.

“Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah, dugaan kuat institusi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma’rif Amin,” demikian bunyi gugatan yang tercantum di halaman 18, Senin (27/5/2019).

Tim hukum mencontohkan bocoran informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang menggungah beberapa video narasi ‘polisi tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes’.

“Disebutkan bahwa akun induk buzzer polisi bernama ‘Alumni Sambhar’ yang beralamat di Mabes Polri,” ujarnya.

Masih menurut Tim Hukum Prabowo yang diketuai Bambang Widjodjanto itu, akun Instagram @AlumniShambar hanya memfollow satu akun, yaitu akun Instagram mililk Presiden Joko Widodo.

“Sehingga indikasi ketidaknetralan polisi menjadi terang. Selain itu, aplikasi APK Smabhar menggunakan alamat IP mililk Polri di mana aplikasi tersebut wajib diinstal oleh para buzzer Polri di perangkat android masing-masing,” cetusnya.

Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123. Prabowo-Sandi tidak terima dengan keputusan itu dan menggugat ke MK.

“Memerintahkan kepada Termohon (KPU-red) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024 atau memerintakan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945,” demikian bunyi tuntutan Prabowo-Sandiaga.

Untuk membuktikannya, mereka menyertakan puluhan bukti, yang setengahnya adalah link berita media online.

“Jangan ketinggalan zaman dong. Pasal 5 ayat (1) UU ITE jelas mengatur jika informasi elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE sudah hampir sepuluh tahun diberlakukan dan sudah ratusan perkara yang diputus dengan bukti link berita,” kata Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.