Jakarta, Obsessionnews – Menyusul laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal adanya oknum pejabat yang meminta bagian saham sebanyak 20 persen di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), kini giliran PT Freeport Indonesia angkat bicara.
Selain 20 persen saham yang menurut laporan Said bakal dibagikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, 49 persen saham pembangkit listrik di Papua juga diminta agar perpanjangan kontrak karya perusahaan ini bisa berjalan mulus.
Sudirman sudah menyampaikan laporannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dan manajemen Freeport seperti dalam keterangan tertulisnya menyatakan, akan mengikuti seluruh proses hukum serta aturan yang berlaku di Indonesia.
“Freeport tidak dapat berkomentar karena hal ini telah dilaporkan dan diperiksa oleh MKD. Freeport melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dengan mengacu kepada hukum dan peraturan yang berlaku, kontrak karya dan prinsip-prinsip perilaku bisnis,” jelas Riza Pratama, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia lewat keterangan tertulis yang dikutip Obsessionnews.com Selasa (17/11/2015).
Menurut Said, ada politisi dan pengusaha yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya, ya meminta sejumlah saham tadi. Dia bilang, oknum itu mengaku mampu jadi penghubung agar proposal perpanjangan kontrak karya bisa diluluskan. Tapi sayang, Said tak menyebutkan dengan gamblang siapa saja orang-orang itu.
Demi menggolkan tujuan, oknum politisi dan pengusaha itu kata Said, sudah menggelar beberapa kali pertemuan dengan bos Freeport. Salah satunya di kawasan Pasific Place, kawasan SCBD Jakarta.
Riza bilang, Freeport terikat aturan Foreign Corrupt Practice Act. Jadi berdasar ini, dia memastikan pihaknya tak mungkin lakukan praktek pemberian jatah saham kepada pejabat setempat.
Soal pernyataan Sudirman pun Riza bilang menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada MKD dan pemerintah supaya diproses. Dan pihaknya tak mau melakukan intervensi. (Mahbub Junaidi)
