Jumat, 17 September 21

Polisi Segera Turun Tangan, Jangan Tunggu Laporan!

Polisi Segera Turun Tangan, Jangan Tunggu Laporan!
* Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri F Silalahi.

Jakarta, Obsessionnews – Laporan yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said yang dilengkapi bukti berupa transkrip rekaman berisi percakapan Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha berinsial R, dan pimpinan Freeport Indonesia kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengenai pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham kepada Freeport.

“Hal ini hendaknya dapat dijadikan petunjuk awal oleh pihak kepolisian (Kapolri) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pemanggilan terhadap semua yang diduga terlibat dalam dugaan percobaan tindak pidana penipuan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri F Silalahi, Selasa (17/11/2015).

Ia berharap, Kapolri dapat segera menindak dugaan percobaan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) ini tanpa harus menunggu laporan dari pihak yang dirugikan, pasalnya tindak pidana penipuan bukanlah merupakan delik aduan.

“Tugas dan wewenang kepolisian yang tercantum dalam KUHAP sebagai penyelidik dan penyidik yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan,” tandas Jeppri.

Menurutnya, pemberitaan di media massa sudah dapat disimpulkan diketahui oleh polisi mengenai perihal dugaan percobaan tindak pidana tersebut. “Baiknya polisi menunjukkan perubahan dengan meninggalkan mental pasif (menunggu laporan) menjadi aktif dan sigap dalam menindak dugaan perbuatan percobaan pidana yang jelas sudah diketahui, apalagi menyangkut harkat dan martabat seorang Presiden dan Wakil Presiden,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjut dia, Polri menjadi tidak abai atau menutup mata terhadap dugaan tindak pidana ini, apalagi yang dilakukan oleh pimpinan lembaga tinggi negara DPR. Sehingga citra dan kepercayaan kepada lembaga kepolisian yang selama ini terdegradasi di mata masyarakat bisa menjadi terangkat.

“Nasib bangsa Indonesia sedang dipermalukan sebab pimpinan DPR nya diduga melakukan percobaan tindak pidana penipuan,” ungkap Direktur ILRINS.

Sementara itu, Direktur Eksekutif di Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menegaskan bahwa dalam kasus tersebut pertanyaan yang mendasar adalah: beranikah Sudirman Said menggelar audit forensik untuk melacak transaksi finansial PT Freefort Indonesia, sebagaimana yang dilakukan atas Petral?

“Selain audit finansial, apakah Sudirman Said (bersama KLHK) berani gelar audit LH atas kondisi area PT Freeport Indonesia setelah 48 tahun dieksploitasi?” tandasnya dalam pesan BBM-nya kepada Obsessionnews, Selasa (17/11). (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.