Hasan S
Jakarta – Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Din beralasan karena badan ini hanyalah bentuk lain dari BP Migas yang sebelumnya telah dibubarkan Mahkamah Konstitusi.
Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ditangkap KPK bersama pengusaha swasta, Simon Gunawan Tanjaya dan Deviardi alias Ardi. Penangkapan itu menimbulkan sinisme Din terhadap lembaga yang baru 8 bulan terbentuk itu.
“GMKN mendesak presiden SBY untuk membubarkan SKK migas, karena bagi kami SKK migas ini hanyalah bentuk lain dari BP Migas,” kata Din di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Din bersama para aktifis dari Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) menyambangi gedung KPK, sekaligus memberi dukungan terhadap lembaga pimpinan Abraham Samad ini memberantas korupsi di sektor migas. Mengungkap korupsi menurut Din haruslah menyentuh hingga level atas.
“Maka kami mendukung KPK untuk terus menangkap para pelaku, para mafia migas untuk diseret ke jalur hukum dan keadilan,” papar Din.
Din juga mendorong DPR segera membuat UU Migas baru yang benar-benar mencerminkan kedaulatan negara. “Kami bertanya-tanya mengapa pemerintah, Presiden dan juga DPR seperti enggan untuk membahas membentuk UU Migas yang baru yang sesuai dengan konstitusi dan mencerminkan kedaulatan negara atas energi,” tambahnya.
