Senin, 16 Desember 19

Debat Pilpres 2019 Untungkan Jokowi

Debat Pilpres 2019 Untungkan Jokowi
* Dua pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Foto: KPU)  

Jakarta, Obsessionnews.com – Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Debat perdana Pilpres 2019 akan digelar pada Kamis (17/1/2019).

Debat pertama akan menyoroti persoalan hukum, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan terorisme.

Siapakah yang akan diuntungkan dari debat Pilpres 2019? Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, menilai calon presiden nomor urut 01 Jokowi akan lebih diuntungkan. Alasannya, sebagai petahana, Jokowi bisa menonjolkan kinerjanya di bidang hukum selama memimpin dalam empat tahun terakhir.

 

Baca juga:

Butuh Pemimpin yang Sejahterahkan Rakyat, Alumni UI Deklarasi Dukung Jokowi-Amin

Alumni Universitas Riau Dukung Jokowi-Amin

Deklarasi Alumni Ul untuk Jokowi-Amin Serap Dukungan 10.000 Peserta

Anak Ustaz Arifin Ilham Tak Suka Ayahnya Dituduh Benci Jokowi

 

Bawono menyebut beberapa capaian itu misalnya penerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selain itu ia menilai Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit.

“Ini merupakan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan ranking Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72,” kata Bawono seperti dikutip obsessionnews.com dari sebuah media online, Senin (14/1/2019).

Ketiga, Bawono menilai Jokowi telah melakukan bersih-bersih oknum nakal di aparatur pemerintahan melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Dan yang paling penting, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap suatu kasus,” tandasnya.

Sementara itu Prabowo-Sandi baru akan memaparkan rencana yang akan dilakukan jika terpilih pada Pilpres 2019.

“Karena apa pun hal dijual tersebut masih bersifat rencana, termasuk di bidang hukum. Yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan kritik terhadap kebijakan petahana selama ini,” tegas Bawono.

Menurutnya, kritik yang paling mungkin dilancarkan oleh pasangan nomor urut 02 terhadap Jokowi-Ma’ruf adalah mengenai kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Meski sudah terjadi sejak April 2017 lalu, namun pelaku sampai saat ini belum ditemukan.

Berita debat Pilpres 2019 tersebut menjadi trending topic di mesin pencari Google. Pantauan obsessionnews.com di Google Trends wilayah Indonesia pada Selasa (15/1) pukul 5.23 WIB kata kunci Debat Pilpres 2019 ditelusuri lebih dari 5.000 kali.

Mengawali Karier Sebagai Pengusaha

Jokowi dilahikan di Solo, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Ia lulusan Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1985. Setelah itu bekerja di sebuah badan usaha milik Negara (BUMN), yakni PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan.

 

Baca juga:

Doni Monardo, Jenderal Binaan SBY Jadi ‘Pembantu’ Jokowi

Usai Besuk, Jokowi Doakan Kesembuhan Ustaz Arifin Ilham

Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Ungguli Prabowo-Sandi di Survei Indikator

 

Jokowi kemudian menggeluti bisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada 1988 ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari ibunya.

Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik dan bergabung dengan PDI-P.

Pada Pilkada Kota Solo 2005 Jokowi diusung oleh PDI-P dan  PKB untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang “memanusiakan manusia”.

Berkat pencapaiannya ini pada 2010 ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta periode 2010-2015 dengan suara melebihi 90%.

Mengalahkan Gubernur Petahana DKI Jakarta

Belum habis masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi dicalonkan oleh PDI-P dan Gerindra  menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dalam Pilkada DKI tersebut Jokowi menggandeng kader Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Di Pilkada DKI tersebut di luar dugaan duet Jokowi-Ahok mengalahkan gubernur petahana Fauzi Bowo (Foke) yang berpasangan dengan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nachrowi Ramli. Jokowi-Ahok dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017.

Piawai Berpolitik

Belum tuntas jabatannya mengemban sebagai orang nomor satu di DKI, Jokowi mendapat tugas baru dari partainya ikut berkompetisi di Pilpres 2014. Jokowi yang merangkul tokoh Partai Golkar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK diusung PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura. Partai-partai ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).  Sedangkan Prabowo-Hatta diusung Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar. Partai-partai ini bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara itu Partai Demokrat bersikap netral.

Pilpres dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Selanjutnya pada 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU mengumumkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres dengan meraih suara 70.997.833 suara atau 53,15%, sedangkan Prabowo-Hatta mendapat 62.576.444 suara (46,85%).

Jokowi dan JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2014-2019 di Gedung DPR/MPR, Senin, 20 Oktober 2014.

Sejumlah pihak pesimis Jokowi-JK tak akan mampu menyelesaikan tugasnya hingga 2019. Pasalnya mereka mudah digoyang oleh kubu oposisi yang menguasai parlemen. Diprediksi akan dijatuhkan oleh kubu oposisi dan hanya dua tahun menduduki kursi RI-1.

Kubu oposisi tersebut terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat. Gerindra memiliki 71 kursi DPR atau 11,74% dari total 560 kursi DPR, PAN 49 kursi DPR (7,59%), PKS 40 kursi DPR (6,79%), PPP 39 kursi DPR 39 kursi (6,53%), Golkar 91 kursi DPR (14,74%), dan Demokrat 61 (10,19%). Kubu oposisi memiliki 353 kursi DPR (60,03%)

Sementara itu kubu pendukung Jokowi memiliki 207 kursi DPR atau 39,97% dari total 560 kursi DPR. PDI-P memiliki 109 kursi DPR (18,95%), PKB 47 kursi DPR (9,04%), Nasdem 35 kursi DPR (6,72%), dan Hanura 16 (5,26%).

Jokowi membentuk Kabinet Kerja pada Senin, 27 Oktober 2014. Berkat kepiawaiannya berpolitik dalam hitungan satu setengah tahun Jokowi berhasil menaklukkan kubu oposisi. Yang pertama bergabung dengan kubu Jokowi adalah PPP. Kader partai berlambang Kabah ini, Lukman Hakim Saifuddin, mendapat jatah sebagai Menteri Agama pada awal pembentukan Kabinet Kerja.

Selanjutnya Jokowi berhasil merangkul Golkar. Kader partai berlambang pohon beringin ini, Airlangga Hartarto, dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada 27 Juli 2016.

Jokowi juga berhasil menggiring PAN masuk ke barisannya. PAN mendapat jatah satu menteri, yakni Asman Abnur, yang dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 27 Juli 2016. Namun, pada 2018 Asman mengundurkan diri, karena partainya mendukung Prabowo-Sandi. Kursi menteri yang ditinggalkan Asman kemudian diduduki oleh Komisaris Jenderal Pol Syafruddin.

Manuver lain yang dilakukan Jokowi adalah kembali memberi jatah satu menteri kepada Golkar, pemenang kedua Pemilu 2014. Kader Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai Menteri Sosial pada 17 Januari 2018. Namun, pada  24 Agustus 2018 Idrus mengundurkan diri karena menjadi tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1. Idrus digantikan kader Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dengan demikian Jokowi berhasil menguasai DPR. Dukungan besar dari parlemen sangat penting bagi Jokowi untuk melaksanakan tugasnya.

Pertarungan Jilid Kedua Jokowi Melawan Prabowo

Pilpres 2019 merupakan ajang pertarungan jilid kedua antara Jokowi melawan Prabowo. Kali ini Jokowi berduet dengan ulama karismatik yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. Jokowi-Ma’ruf diusung PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, dan PKP Indonesia. Jokowi-Ma’ruf mendapat nomor urut 01.

Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Sandiaga Uno. Prabowo-Sandi diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Prabowo-Sandi bernomor urut 02.

Jokowi Meraih Berbagai Prestasi Mentereng

Jokowi maju ke Pilpres 2019 dengan membawa modal penting, yakni meraih berbagai prestasi mentereng selama empat tahun berkuasa. PDI-P menilai selama empat tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah berhasil mencetak beragam prestasi. Di antara beragam prestasi itu yakni menggenjot pembangunan infrastruktur di tanaha air. Bagi PDI-P pembangunan infrastruktur secara teknokratis dimaknai dalam peningkatan koneksitas, aksesibilitas, kemudahan mobilisasi, serta ketersediaan daya pengungkit kemajuan.

“Dalam perspektif kebudayaan, infrastruktur itu memperkuat rasa percaya diri, optimisme dan membangun budaya kerja Indonesia berprestasi,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/10/2018).

Hasto mengatakan, perjalanan empat tahun pemerintahan Jokowi sangatlah dinamis. Awal pemerintahan Jokowi diwarnai dengan penghadangan parlemen, sehingga Jokowi-JK saat itu praktis tidak memiliki kaki di pimpinan DPR dan alat kelengkapan Dewan. Hal tersebut berlangsung satu tahun lamanya, dinamika politik yang tajam, penuh intrik kekuasaan.

Dalam situasi politik penuh hadangan di DPR tersebut Hasto mengatakan, Jokowi terbukti mampu merangkul, membangun keyakinan kolaborasi-gotong royong dengan seluruh komponen bangsa. Dalam empat tahun pemerintahannya, justru Jokowi-JK semakin menuai beragam prestasi.

“Peningkatan keadaban politik terpenting Pak Jokowi adalah menghadirkan kekuasaan di rumah-rumah rakyat melalui tradisi blusukan, program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program e-warung, sertifikasi tanah untuk rakyat dan program kerakyatan lainnya,” tutur Hasto.

Hasto melanjutkan, PDIP menyoroti watak dan kepribadian pemimpin sebagai faktor dominan bagi bangkitnya optimisme bangsa. Banyak orang lupa bahwa penilaian utama seorang pemimpin itu dari watak dan karakternya.

Hasto menilai Jokowi adalah sosok yang tulus, merakyat, dan dengannya instrumen rasa penuh nilai-nilai kemanusiaan mengalir dalam keputusan politiknya. Karenanya, Hasto menyebut kepemimpinan Jokowi sebagai kepemimpinan yang genuine, dan menyapa rakyat dengan ketulusan. Watak kepemimpinan seperti itulah yang mampu membangunkan energi optimisme bangsa.

“Pak Jokowi sangat menghargai proses. Menguatnya rasa percaya diri bangsa di dunia internasional. Semua terjadi karena api perjuangan yang kembali menyala. Sebab tanpa api perjuangan yang menyala-nyala, suatu bangsa akan mati,” pungkas Hasto. (arh)

Related posts