Obsessionnews.com – Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) MA Muhammadyah mengatakan bea keluar ekspor Crude Palm Oil (CPO) sebesar 288 US Dollar yang masih membebani petani harus dicabut. Karena akibat bea keluar yang terlalu tinggi harga TBS (tandan buah sawit) belum menampakan kenaikan yang signifikan.
“Sebab harga ekspor CPO saat ini juga menurun jauh dibandingkan sebelum ada pelarangan ekspor CPO oleh pemerintah,” ujar Muhammadyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/7/2022).
Apalagi, lanjut dia, saat ini terjadi penurunan harga CPO disebabkan harga minyak nabati dunia yang turun, karena ada kenaikan pasokan. “Dan setelah pemerintah membukan kran ekspor CPO kembali setelah larangan ekspor dibuka, juga membuat penurunan harga CPO didunia,” tambahnya.
Seperti diketahui, Tradingeconomics mencatat harga CPO dunia pada Selasa (19/7) turun ke MYR 3.858 per ton, setelah sempat menguat ke atas MYR 3.950 pada 18 Juli 2022. Akhir pekan lalu, harga CPO sempat sentuh level terendah setahun ke kisaran MYR 3.500 per ton.
Baca juga: Penyelesaian Konflik Kelapa Sawit, Kementerian ATR/BPN Fokus Perkuat Hukum dan Penataan Kawasan
Oleh karena itu, Muhammadyah menyebut bea keluar ekspor CPO harus dicabut karena membebani Harga TBS Petani.
Muhammadyah menerangkan saat ini harga CPO dikisaran USD 1185 per metrik ton dan dibebani bea ekspor sebesar USD 288 US dollar per metrik ton. “Artinya, bea ekspor CPO dikenakan sebesar 24,4 persen dari harga,” ucapnya.
Menurut dia, importir tentu saja tidak mau dibebani bea ekspor. Akhirnya, bea keluar ekspor ditanggung eksportir CPO dan pabrik kelapa sawit (PKS).
Sementara itu, 24,4 persen bea keluar ekspor CPO dibebankan pada harga TBS petani oleh perusahaan pabrik kelapa sawit.
Oleh karena itu, Levy atau pungutan ekspor CPO yang selama ini untuk mensubsidi industri biodiesel dan petani tidak pernah dinikmati.
Baca juga: Indonesia dan Malaysia Bahas Soal Kebijakan Kelapa Sawit ke Depan
Muhammadyah juga mengatakan pungutan ekspor CPO sudah 0 persen hingga bulan Agustus masih tidak memberikan dampak pada kenaikan harga TBS yang signifikan. Sebab, hal itu masih dibebani dengan bea keluar ekspor CPO yang sangat tinggi.
“APPKSI meminta pemerintah untuk mencabut bea ekspor CPO atau menurunkan menjadi kisaran 10 sd 50 US dollar permetrik ton, agar harga TBS petani bisa meningkat secara signifikan,” tuturnya.
Dia berharap dengan demikian bisa meningkatkan daya beli petani sawit.
Pada akhirnya, kata Muhammadyah, semua akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pencabutan bea ekspor CPO dapat membuka lapangan kerja baru di industri sawit serta sektor ekonomi lainnya. (Poy)
