Oleh: Derek Manangka (Wartawan Senior)
Wajar kalau Joko Widodo sebagai petahana maju lagi di Pilpres 2019. Sah-sah saja dukungan para relawan maupun parpol mematok, bekas Walikota Solo itu harus menjadi “Presiden Dua Periode”. Tetapi pencalonan dan pematokan itu hanya akan menjadi sia-sia bahkan berpotensi fatal. Manakala pematokan lebih banyak didasarkan pada emosi terstruktur lalu yang mengabaikan realita baru di lapangan.
Realita di lapangan, memperlihatkan, persoalan bangsa yang tak bisa diselesaikan Jokowi sebagai Presiden sejak Oktober 2014, terus menggelembung. Persoalan ini bagaikan “PR” (pekerjaan rumah) yang akmulatif. Jadi simbol dukungan, yang di-emogi-kan dengan gambar “dua jari”, bisa berubah menjadi “gigit jari”.
Secara umum, ada tiga sandungan Jokowi dalam Pilpres 2019. Ketiganya adalah kasus Setya Novanto, Papua yang bergejolak dan Krisis Ekonomi 2018. Sulit dipungkiri, kasus-kasus tersebut sebagai persoalan yang tak mudah diatasi. Kalau persoalan-persoalan tadi diibaratkan dengan batu-batu yang tergeletak di tengah jalan, batu-batu tersebut berasal dari tanah longsor pegunungan. Menutup jalan raya tanpa meninggalkan ruang untuk pejalan kaki apalagi kendaraan bermotor bisa bergerak maju. Ukurannya besar banget. Bebannya lebih dari satu ton, seribu kilogram. Batu-batu sandungan itulah yang perlu dan harus disingkirkan Jokowi.
Dalam perspektif politik, batu-batu sandungan itu, punya relatifitasnya. Bisa mudah tapi bisa sulit bahkan tidak mungkin menyingkirkannya. Maka di sinilah diperlukan “art” atau seni berpolitik.
Setyo Novanto menjadi salah satu batu sandungan politik terbesar dan terberat bagi Jokowi, karena kompleksitasnya. Untuk sementara sudah terbukti, Novanto merupakan politisi sakti yang kemampuannya mengelak, sangat hebat. Jokowi pasti tidak menduga, Setyo Novanto yang berwajah simpatik itu, bisa berbuat seperti orang yang wajahnya bargaris-garis kriminal. Ibarat sebuah buku, penampilan Novanto seperti “cover” yang enak dipandang. Memiliki nilai estetika dan cita rasa yang tinggi. Tetapi di sinilah Jokowi terjebak oleh “cover” buku yang bagus. Rantai perangkap politik pun menjerat mantan Gubernur DKI Jaya tersebut.
Dalam konteks penegakkan hukum, Jokowi pasti tidak menyangka bahwa Setya Novanto memiliki kemampuan berkelit untuk mengangkangi aparat penegak hukum.
Sehingga ketika politisi Golkar ini membangkang terhadap KPK, Jokowi hanya bisa terkejut tanpa bisa berbuat apa-apa. Novanto memperlihatkan tindak tanduk seorang politisi yang tidak sportif, tidak gentlemen, tidak lelaki.
Persoalannya, sikap Novanto sebagai Ketua DPR-RI yang tidak sportif, semakin memperkuat anggapan, cara memenangkan pertarungan politik di Indonesia, yah, harus dengan cara tidak sportif. Dan tidak sportif itu, bedanya tipis sekali dengan sikap munafikun.
So, jangan heran, kalau kelak Jokowi akan dituding sebagai politisi tidak sportif sekaligus munafikun. Ibarat hewan, mereka yang memiliki chemistry akan berkumpul dalam sebuah ruang waktu yang sama. Buaya dengan buaya, ular dengan sesana ular dan burung merpati dengan sesamanya. Persepsi tidak sportif ini mengemuka, sebab cara Setya Novanto melakukan pembangkangan, tidak elok.
Di siang hari masih memimpin sidang di Gedung DPR Senayan. Tapi pada malam harinya, setelah memperoleh informasi, penyidik KPK akan menangkapnya secara paksa, dia pun menghilang. Caranya menghilang seperti hantu di malam hari atau “papancuri” (bahasa Manado) alias maling yang dikejar-kejar orang sekampung.
Cara Novanto menghindar dari kejaran petugas KPK, memperlihatkan, betapa parahnya prilaku elit politik Indonesia saat ini. Ketidak patutan menjadi hal yang patut. Keputusan Novanto membayar pengacara yang mendorong Novanto berani menolak panggilan KPK, semakin menegaskan, hukum rimba, hukum tak beretika mulai diperkenalkan. Novanto memberi contoh kepada masyarakat, bahwa melawan hukum, sepanjang itu dilakukan berdasarkan penasehat hukum, sah-sah saja.
Tak bisa ditemukannya Setya Novanto oleh penyidik KPK di kediaman pribadinya, jelas berimbas ke kredibilitas dan akutanbilitas pemerintahan Jokowi. Persepsi kuat yang mengemuka, sekalipun KPK bukan institusi pemerintah, tetapi sebagai lembaga resmi seperti pemerintahan Jokowi, kelemahan KPK menyatu dengan kelemahan pemerintahan Jokowi. Sebagai Presiden yang harus menjalankan roda pemerintahannya sesuai UU dan hukum, Jokowi sepantasnya bersikap tegas tentang pembangkangan hukum yang dilakukan oleh Setya Novanto. Tapi yang terjadi tidak demikian. Menggertak pun tak berani. Jokowi seperti ketakutan menghadapi Setya Novanto.
Dalam perspektif yang lebih luas, kasus Setya Novanto telah menempatkan Jokowi sebagai pemimpin yang lemah. Tidak berbeda banyak dengan PDIP. Partai Banteng yang meraih suara terbanyak di Pileg April 2014. PDIP merupakan fraksi mayoritas di Senayan. Tetapi kemayoritasannya, tak cukup kuat untuk menguasai parlemen. PDIP dipecundangi oleh Koalisi Merah Putih (KMP)., jangankan melawan, bersuara pun tidak berani.
Ketua DPR, posisi yang mestinya menjadi jatah PDIP, jatuh ke pangkuan Golkar, anggota KMP. Jokowi berstatus sebagai Presiden, tetapi dalam berpolitik, dia “kalah” derajat dengan Ketua DPR-RI. Hari ini, setelah Setya Novanto menghilang, semestinya Jokowi sebagai Presiden angkat bicara.
Bisa dengan cara persuasif supaya Novanto bersikap kooperatif tapi bisa juga dengan sebuah ultimatum diikuti oleh langkah konkrit pemburuan. Bila perlu perintah Presiden seperti koboi dalam film “Wild Wild West”. Umumkan bahwa siapa yang bisa menemukan Setya Novanto dalam keadaan hidup atau mati, akan diberi hadiah. Hadiahnya jangan lagi berbentuk sepeda. Tapi uang tunai yang bisa dibelikan barang atau benda berharga. Karena kalau Novanto dibiarkan menghilang seperti sekarang ini, Presiden Jokowi telah merelakan KPK dipermalukan oleh seorang tokoh politik.
Membiarkan KPK dipermalukan secara politik oleh Setya Novanto, sama saja Jokowi ikut menyoraki dari belakang, ikut senang dengan rasa malu yang ditanggung pejabat KPK. Hingga tulisan ini diposting, tak ada yang tahu, kemana dan dimana sahabat politik Presiden itu berembunyi. Terlambatnya Presiden Jokowi bersikap terhadap Setnov, tak ayal mengundang persepsi bahwa dalam kasus e-KTP ini, Jokowi sebetulnya tengah mendua.
Kesan mendua ini tak pelak lagi menimbulkan kekhawatiran dan melahirkan berbagai dugaan. Bahwa boleh jadi Presiden Jokowi terlambat membuat keputusan, sebab selama ini Jokowi terjebak oleh dikte-an dari kekuatan tertentu yang dia anggap perlu dipercaya.
Sikap inilah yang dianggap sebagai sebuah kelemahan yang cukup mendasar dalam diri Presiden Jokowi. Timbul pertanyaan: apa jadinya dengan nasib Indonesia – jika Jokowi dipilih kembali tapi dia tetap berada dalam kontrol oleh kekuatan pendikte? Kelemahan ini bisa dikapitalisasi ataupun dipolitisasi oleh lawan-lawan politik yang berkepentingan menjegal Jokowi di Pilpres 2019. Jokowi bakal dikampanyekan sebagai pemimpin boneka. Dia sangat bergantung dan tergantung kepada pembisik.
Skandal e-KTP yang merugikan negara sampai Rp 2,5 triliun, tak bisa dituntaskan oleh KPK, karena faktor Setnov yang bersahabat dengan Presiden Jokowi. Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa kekuasaan Jokowi bisa berkompromi dengan koruptor kelas kakap. Tapi sebaliknya sangat intoleran terhadap koruptor dan kriminal berkelas pencuri ayam, Jokowi, sekalipun dekat dengan pemimpin RRT, namun ia tidak mampu mengadopsi keberanian petinggi RRT dalam memberantas korusi.
Pemimpin RRT berani memberlakukan UU hukuman mati bagi koruptor. Sedangkan Jokowi, justru bersahabat baik dengan koruptor berlatar bekakang politisi. Penilaian ini, sahsah saja. Sebab masyarakat pun menandai kehadiran Setnov di resepsi pernikahan putri Jokowi di Solo, 8 Nopember lalu, dirasakan mengganggu pemandangan dan sesuatu yang ganjal. Patut dan ketidak patutan, sudah tak ada pemisahnya lagi.
Bagaimana tidak, beberapa hari sebelum resepsi pernikahan itu, Setnov ramai diberitakan sakit. Atau sakit ketika dipanggil KPK tetapi sembuh jika ada acara sidang di DPR. Masyarakat pun merasa “dipermainkan” oleh Setnov, ketika dia terbang ke Solo untuk acara pesta pernikahan anak Jokowi.
Walaupun yang mengundang Setnov, pihak EO (Event Organizer), bukan Jokowi langsung, tetapi kehadiran Ketua DPR itu bisa bermakna bahwa Jokowi sebagai pemimpin tidak cukup peka dalam kepatutan berpolitik. Sementara di tahun 2019, tuntutan masyarakat, terutama generasi milenia, akan lebih tegas. Bahwa politik dalam korupsi dan koruptor, harus jelas dan tegas. Koruptor dan korupsi harus enyah dari Indonesia. Sandungan lain soal Krisis 2018.
Krisis ini menjadi penting diprediksi. Sebab yang membuat analisanya adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI sendiri. Menurut ekonom senior itu, Krisis 2018 merupakan krisis yang bersiklus setiap 10 tahun. Secara implisit, Sri Mulyani sudah mengingatkan rakyat harus bersiap-siap mengahadapi kesulitan hidup. Jika krisis ini benar benar terjadi akan sangat sulit bagi Jokowi berkampanye di tahun 2019. Janji Jokowi di kammpanye Pilpres 2014 belum lagi terpenuhi, kini sudah muncul krisis baru. Jadi persoalannya bukan siklus “ an sich”. Tetapi dampak dari prediksi itu yang sangat mengganggu.
Di sini terlihat, yang membuka mata masyarakat bahwa Jokowi sebagai Presiden tidak punya kemampuan mengatasi krisis, diungkapkan sendiri oleh pembatu terdekatnya. Ini sebuah ironi. Sebab kepada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, oleh Jokowi sebetulnya sudah diberi kepercayaan penuh. Sri Mulyani, sebetulnya keliru membuka prediksi itu. Secara tidak langsung Menkeu yang “dipecat” Presiden SBY ini, tidak paham apa yang patut dan tidak yang perlu disampakan ke masyarakat.
Menjadi pertanyaan, kalau Jokowi terpilih kembali, mampukah dia mendapatkan pembantu lebih baik, di atas Sri Mulyani yang mampu mengatasi krisis ekonomi, keuangan dan hutang-hutang. Naga-naganya sih, Jokowi tidak punya stok SDM.
Sementara batu sandungan berupa persoalan Papua, tak kalah beratnya. Jokowi sudah membuka berbagai isolasi di pulau itu melalui pembangunan infrastruktur yang cukup modern. Jokowi juga sudah menjanjikan akan memberi sebagian saham PT Freeport kepada Papua. Tetapi reaksi belakangan ini berupa penyanderaan terhadap ratusan warga setempat oleh kelompok bersenjata di kawasan yang dekat dengan lahan Freeport, berbicara lain. Mereka tidak hanya menuntut keadilan tetapi meminta Jokowi yang sudah berjasa membangun Papua, justru dituntut mundur dari jabatannya.
Ditambah lagi pernyataan Bas Suebu, mantan Gubernur Irian Jaya dan Papua. Suebu kini berstatus terpidana KPK. Dia dikurung dalam penjara.
Yang mengejutkan, bekas Gubernur Irian Jaya dan Papua serta mantan Dubes RI untuk Meksiko tersebut berteriak bahwa dia menyesal telah memilih menjadi warga negara Indonesia. Sebuah pernyataan yang mencerminkan kekecewaan dan frustrasi. Namun sekaligus menunjukkan, Papua akan tetap merupakan persoalan besar. Sebuah batu sandungan yang bisa dijadikan isu untuk menghadang Jokowi menuju ke kursi RI-1. (***)
