Jakarta, Obsessionnews – Terkait kasus delay pesawat Lion Air yang merugikan penumpang, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono menengarai, PT Angkasa Pura II membayar refund ticket penumpang Lion Air diduga ditekan angggota Wantimpres dan Istana Wapres.
“Sungguh aneh dan tak ada di negara manapun kalau operator bandara udara menanggung kompensasi refund ticket Pesawat yang delay berhari-hari,” ujar Arief Poyuono melalui pesan BBM-nya kepada Obsessionnnews, Jumat (20/2/2015).
Menurut Poyuono, patut dicurigai pembayaran refund ticket dan kompensasi penumpang Lion Air akibat kekacaauan manajemen penerbangan Lion Air yang mengakibatkan para penumpang Pesawat Lion Air delay berjam-jam ini akibat tekanan dari pemilik Lion Air, Rusdi Kirana yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pertambangan Presiden (Wantimpres) dalam Pemerintahan Jokowi-JK, sehingga memaksa PT Angkasa Pura II membayarkan kompensasi penumpang maskapai penerbangan milik Rusdi Kirana tersebut.
“Walaupun katanya pembayaran kompensasi penumpang Lion Air akan ditagihkan Kepada Lion Air, PT AP II sudah mengalami lost opportunity,” ungkap Poyuono mempertanyakan.
Karena itu, lanjut dia, semua Direksi PT Angkasa Pura II harus dicopot karena sudah melanggar kehati-hatian dalam pengunaan dana perusahaan BUMN dengan sembrono. “Dengan ketidakmampuan Lion Air membayar refund ticket airport patut dicurigai jangan-jangan tagihan Airport Service Kepada PT Angkasa Pura juga menunggak,” duganya.
Hal ini, tegas Poyuono, berpotensi terhadap kerugian PT. Angkasa Pura II atas ketidakmampuan Lion Air membayar refund ticket penumpang. Karena itu, tandas dia, FSP BUMN Bersatu menperingatkan agar PT Pertamina jangan memberikan utang Fuel Pesawat, karena ditakutkan Keuangan PT Lion Air sedang sekarat atau bleeding akibat nilai kurs dollar.
“Dengan keadaan keuangan Lion Air yang bleeding karena tak sanggup bayar refund ticket penumpang juga sangat membahayakan keselamatan penerbangan sebab cost maintenance reserve yaitu biaya yang dicadangkan untuk perawatan pesawat jangan jangan juga tidak tersedia,” paparnya.
“Karena itu Menteri Perhubungan harus menstop untuk dementara izin terbang Lion Air agar konsumen, PT APII dan Pertamina tidak dirugikan Lion Air, DPR harus meminta pertanggung jawaban PT Angkasa Pura II akibat dengan menalangi refund ticket penumpang Lion Air!” serunya pula. (Ars)
