Semarang, Obsessionnews – Pelarangan diskusi yang diadakan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Keadilan (GK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) mendapat kecaman. Meski bertema kontroversial, yakni Lesbian Gay Biseksual dan Transgender, namun banyak kalangan merasa konteks sebuah diskusi tidak bisa dilarang, lebih-lebih dibubarkan pihak luar melalui sweeping.
“Sebenarnya (diskusi) ini kan wujud dari perkembangan mahasiswa. Diskusi itu kan juga berfungsi untuk mencari solusi, bukan sekedar pelempar isu,” ujar alumni FH Undip yang juga mantan Pemimpin Redaksi GK tahun 2002, Tomi Sujatmiko kepada obsessionnews.com, Sabtu (14/11/2015).
Menurut dia, batalnya diskusi kali ini sebagai bentuk pembatasan pola pikir mahasiswa. Mahasiswa selaku agen of change, juga tidak mungkin berlaku semau mereka sendiri, mengingat ada aturan yang berlaku.
“Mahasiswa kan tau aturan, tidak bertindak sebebas-bebasnya juga bukan? Tapi juga ada aturan mainnya. Kalau sudah paham aturan mainnya, mereka ga bakalan sembarangan,” terangnya.
Terlebih aksi pelarangan ini sangat disayangkan karena sarat penekanan oleh pihak luar. Seharusnya, jika memang ormas bersangkutan merasa keberatan dengan penyelenggaraan diskusi, hendaknya diadakan komunikasi mendalam terlebih dahulu, bukan dengan cara represif.
“Kan kita masih punya polisi, aparat keamanan internal kampus, itu kan harus duduk bersama lebih dahulu. Dicari solusi, jangan main sweeping,” tambahnya.
Terkait isu LGBT yang diluncurkan pihak GK, ia menilai tiap generasi memiliki masalah yang berbeda. Justru dengan diadakan diskusi, maka diharapkan permasalahan tersebut dapat dipecahkan tanpa harus menunggu aksi pemerintah.
Lebih lanjut, ia berharap kampus Undip, bisa menerima dan memfasilitasi pendapat mahasiswa tanpa harus melarang kegiatan berpendapat. “Jadi kalau memahami isu jangan sepotong-potong. (Persepsinya) nanti bisa beda,” pungkas dia.
Aktivis LGBT Ikut Kecam
Kecaman pembubaran diskusi “LGBT dalam masyarakat sosial Indonesia” di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Keadilan (GK) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Kamis (12/11/2015) masih terasa. Kali ini, sejumlah aktivis LGBT menyayangkan aksi pembatalan sepihak tersebut.
Sebut saja, Maya Sulaiman, Anggota Divisi Hukum dan HAM Persatuan Waria Semarang (Perwaris) yang menyatakan aksi pembubaran itu sebagai bentuk pengekangan kebebasan berpendapat.
“Harus dilihat dulu kegiatannya seperti apa, karena kalau kegiatannya bagus ya harus didukung dong. Apalagi ini wujud ekspresi mahasiswa Undip yang ngerti hukum,” ujar Maya, kepada wartawan di ruko Jalan Pemuda, Sabtu (14/11/2015).
Maya menilai, peserta yang sebagian gay seharusnya diberi kebebasan bersuara dan jangan dibungkam. LGBT, menurut dia, memang rentan terbentur masalah. Dia sendiri pernah beberapa kali ikut diskusi yang berkaitan dengan tema tersebut.
“Saya juga diundang tapi pas tidak bisa hadir karena terbentur kesibukan kuliah,” jelas dia.
Lebih lanjut, Maya berharap agar pihak kampus Undip menerima dan terbuka dengan diskusi bertema kontroversial. Hal itu semata-mata untuk kepentingan penyelesaian masalah LGBT di dalam masyarakat.
“Yaa kalau kami penginnya diskusi-diskusi bertemakan LGBT jangan dilarang lah,” tandasnya. (Yusuf IH)
