Rabu, 30 September 20

456 ASN Langgar Netralitas di Pilkada 2020

456 ASN Langgar Netralitas di Pilkada 2020
* Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). (Foto: Radar bali)

Jakarta, Obsessionnews.comKetua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengungkapkan, pihaknya telah menerima 456 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 hingga 31 Juli 2020.

“Ada 456 ASN yang dilaporkan diduga melanggar netralitas, dan 344 di antaranya dijatuhkan sanksi netralitas,” ujar Agus dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema ‘ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri’ di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Antisipasi Tindakan Korupsi, Netralitas ASN Sangat Penting di Pilkada 2020

Dia menjelaskan, pelanggaran netralitas paling banyak berupa pendekatan ke partai politik (parpol). Agus menyebut pendekatan ke parpol dilakukan terkait pencalonan dirinya atau orang lain di Pilkada 2020.

“Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sebanyak 21,5 persen,” ucapnya.

Jenis pelanggaran netralitas paling banyak kedua yaitu kampanye atau sosialisasi di media sosial sebanyak 21,3 persen. Lalu kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon atau bakal calon 13,6 persen.

“Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah 11,6 persen. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon sebanyak 11 persen,” katanya.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Pilkada 2020 Akan Jadi Pertaruhan Besar

Di kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebutkan, netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah menjadi aspek penting dalam mengantisipasi tindakan koruptif di birokrasi. Jika ASN tidak netral, maka yang terjadi adalah birokrasi menjadi tercampur dengan politik.

“Bercampurnya birokrasi dengan politik praktis menjadi jalan masuknya berbagai kepentingan sesaat di pemerintahan,” ujar Nainggolan.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 baik penyelenggara Pemilu, peserta, partai politik, pejawat hingga masyarakat sebagai pemilih sama-sama memiliki komitmen agar menolak adanya penyalahgunaan wewenang ASN di penyelenggaraan pilkada.

“Kita dalam forum ini bersepakat Pilkada serentak harus bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, utamanya oleh petahana yang akan maju kembali,” ujar Nainggolan. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.