Jakarta, Obsessionnews.com – Warga DKI Jakarta beramai-ramai menandatangani spanduk “Deklarasi Hidup Tanpa Hoax dan Fitnah; Kolaborasi Pengguna Media Sosial untuk Kepentingan Nasional” yang digelar di Area Hidup Bebas Kendaraan atau Car Free Day (CDF), Minggu (29/1/2017) pagi.
Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, mengatakan ada tiga alasan pihaknya mengadakan deklarasi lawan hoax. Pertama, untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap hoax dan fitnah, utamanya jelang Pilkada Serentak 2017, yang diadakan di 101 daerah di Indonesia (7 Provinsi, 18 Kota, 76 Kab). Meski larangan hoax berlaku selamanya.
“Kedua, meningkatkan kreatifitas kita dalam melawan hoax dan fitnah, sebab hoax dan fitnah juga semakin kreatif,” ujarnya.
Adapun ketiga, meningkatkan gotongroyong masyarakat. Misalnya katad dia, ada informasi kesehatan bohong yang beredar, maka yang kuliah di bidang kesehatan harus cepat meluruskannya, dan kita bisa membantu menyebarkannya. “Intinya, kita semua bisa terlibat dalam menyehatkan informasi, sehingga kita semua tidak sakit,” tuturnya.
Ia menjelaskan, masyarakat utamanya pelajar dan mahasiswa harus didorong jadi produsen konten sesuai minat dan bakatnya. Pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, organisasi swasta, dll harus memperbanyak lomba-lomba yang mengajak pelajar dan mahasiswa memproduksi konten.
“Pelajar dan mahasiswa harus jadi pembuat konten, bukan semata penyebar konten. Mereka harus jadi generasi upload, bukan semata generasi download. Saya usul, agar pelajar yang produktif memproduksi dan mengupload konten positif, inspiratif, kritik membangun di internet diberikan hadiah,” ujar Hariqo
Hariqo Wibawa menambahkan, selebihnya pemerintah memberi apresiasi kepada pelajar yang aktif memberi konten positif. “Jika ada pelajar kita yang dalam setahun membuat 20 tulisan tentang pariwisata, kuliner, produk lokal daerahnya, lalu menguploadnya di internet, maka pelajar itu adalah diplomat era digital yang sesungguhnya, dan ia pantas mendapatkan penghargaan seperti pahlawan,” tuturnya.
“Saya sudah sampaikan ini kepada Ketua Umum PGRI, Ibu Unifah Rosyidi saat sama-sama jadi narasumber diskusi di Gedung Dewan Pers,” tambah Hariqo, pria asal Bukittinggi ini.
Menurutnya, solusi lain melawan hoax dan fitnah adalah, memanggil semua pengusaha medsos dan menagih komitmennya menghapus berita hoax dan fitnah. “Hoax dan fitnah bisa dideteksi dengan teknologi, tapi ini tidak akan akurat 100 persen, karenanya manual juga harus dilakukan. Jadi saran saya, mereka para pengusaha twitter, facebook, instagram, google, dll harus menambah SDM di kantornya masing-masing untuk menghadapi hoax dan fitnah, teknologi oke, tapi pemantauan manual tetap harus dilakukan,” jelas Hariqo.
Selain itu, untuk menghadapi hoax dan fitnah, kata dia, term of use saat seseorang membuat akun medsos harus diubah dalam format tanya jawab. Contoh, “Jika kami memberikan akun Twitter ini, Anda berjanji tidak melakukan fitnah?,” Intinya, Pemerintah harus memaksa pemilik Twitter, Facebook, Instagram dan Google untuk ‘mempersulit’ seseorang mendapatkan akun medsos.
“Pemerintah sebaiknya melakukan negosiasi maksimal dengan pengusaha-pengusaha medsos ini. Jangan sampai pengusaha-pengusaha medsos untung besar, sementara bangsa kita kelihatannya untung karena dikasih gratis, padahal rugi besar,” tegas Hariqo.
Jika saling mengandalkan, ia yakin, semua akan kalah melawan hoax. Oleh karena itu, partisipasi adalah kuncinya, baik partisipasi dari pengusaha medsos, media massa dan partisipasi dari masyarakat. “Kota cerdas (Smart City) itu tidak dinilai dari apa merek telepon genggam warganya, tapi kota cerdas itu dilihat dari partisipasi apa yang bisa dilakukan warganya lewat teknologi,” tutup Hariqo. (Albar)
