Jakarta, Obsessionnews.com – Hubungan Indonesia dan Sudan telah dimulai seratus tahun lalu, sebelum kemerdekaan. Di mana Sheikh Ahmed Sukarti tiba di Indonesia pada tahun 1908 dengan tujuan untuk pendidikan dan mendirikan sekolah Al Irsyad.
Pertalian sejarah ini diperkuat dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung pada 1955 yang kala itu Sudan dipimpin oleh Presiden Ismail Al Azhany. Tentunya, Presiden RI Soekarno melihat ini tak terlepas dari peran Sukarti yang ikut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.
Tepatnya tahun 1960, hubungan diplomatik antara Sudan dan Indonesia terjalin dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan perdagangan, program pelatihan, dan bidang Pertanian.
Senin (23/1/2017) malam nanti Sudan yang terkenal dengan pertemuan dua Sungai Nil ini akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-61 di Hotel Shangrila, Jakarta.
Sudan, negara yang terletak di timur laut benua Afrika ini kini mengembangkan sayapnya pasca pencabutan sanksi ekonomi dan perdagangan dari Amerika Serikat (AS).
AS memberikan sanksi selama 20 tahun dan berakhir pada 12 Januari 2017 lalu. Ini ditandatangani oleh Presiden AS Barack Obama sebelum mengakhiri masa jabatannya.
Obama menilai pemerintah Sudan telah melakukan tindakan positif khususnya penyelesaian perdamaian.
Sudan juga berusaha membangun citra positif soal hak asasi manusia. Melakukan kerjasama dengan baik antara Amerika dan Sudan dalam memerangi terorisme.
Penghapusan sanksi ini memungkinkan Sudan melakukan aktivitas perdagangan secara luas dengan AS dan negara-negara lain, termasuk dalam bidang investasi dan transaksi dengan bank di seluruh dunia.
Menteri Luar Negeri Sudan, HE Proi Ibrahim Ghandour, mengapresiasi keputusan Amerika sebagai langkah maju dalam menghapus semua hambatan. Termasuk penghapusan Sudan dari daftar sebagai negara yang mendukung terorisme.
Ia juga bertekad untuk melanjutkan kerjasama dengan administrasi Amerika soal semua isu yang menyangkut kepentingan bersama antar kedua negara.
Pencabutan Sanksi juga berdampak positif dan memberikan peluang baik bagi Indonesia. Duta Besar Sudan untuk Indonesia Abd Alrahim Al Siddig mendorong pengusaha Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melirik investasi di Sudan dalam berbagai sektor, diantaranya pertanian, perminyakan dan pertambangan.
“Pencabutan sanksi akan membukan jalan kerjasama positif dengan pemerintah Indonesia, Singapura dan Australia,” kata Abdurahim dalam konferensi pers menyambut hari perayaaan hari kemerdekaan Sudan ke-61 di Kantor Kedubes Sudan di Jakarta, Kamis (19/1).
Seperti perusahaan yang dikelola BUMN, Pertamina, Abdurrahim menyarankan sumber minyak negaranya turut dikelola oleh Pertamina. Mengingat Sudan juga memiliki kandungan mineral, emas, uranium dan lain-lainya.
Ketua Komite Tetap Afrika, Kadin, Mintardjo Halim juga mengatakan pencabutan sanksi ini akan meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Sudan.
“Kami akan menjalin kontak bisnis dengan Sudan,” ucapnya.
Sementara dalam sektor pendidikan, Sudan juga memberikan keistimewaan kepada Indonesia. Sekitar 800 mahasiswa Indonesia mendapatkan beasiswa mulai dari S1, S2 dan S3.
Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Sudan, Abdul Baits Muchtar yang mengenyam pendidikan di Sudan pada tahun 1995-2002 mengatakan minat pelajar yang ingin belajar pendidikan di Sudan telah meningkat.
“Pada saat itu hanya 4-5 orang saja pertahun, sejak 2002 dimana Sudan mulai mengekspor minyak, beasiswa yang diberikan kepada Indonesia menjadi 30 orang pertahun,” jelas Baits.
Ia mengakui, belum ada terdengar mahasiswa yang pernah belajar di Sudan yang tidak kerasan tinggal di negara Piramida itu. Apalagi warga Sudan terkenal dengan keramahannya, dimana tak segan-segan menawarkan makanan dan minuman kepada mahasiswa Indonesia.
“Tidak ada ketakukan. Berjalan di malam hari juga terasa aman. Kini 100 lebih mahasiswa Indonesia diberikan beasiswa oleh pemerintah Sudan,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Maret 2016 Presiden Mr. Omer Hassan Ahmed Al Bashir bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 lalu. (Popi Rahim)
