Jakarta, Obsessionnews.com – Bukan hal mudah mencopot Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Novanto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (19/11/2017).
Meski telah ditahan KPK, Novanto menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Juga ia enggan melepas jabatannya sebagai Ketum Golkar. Ia berkirim surat ke DPP Golkar yang isinya menunjuk Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (plt) Ketum Golkar. Dan hal itu disetujui dalam rapat DPP Golkar.
Sejak Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017, muncul desakan agar Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih Ketum baru. Desakan itu semakin menguat setelah Novanto ditahan oleh KPK.
Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, untuk memahami i Golkar tidak bisa menggunakan teori parpol sebagaimana di negara-negara maju demokrasi. Golkar adalah parpol yang berkembang kultur transaksional, dan kepemimpinan puncak Golkar memiliki karakteristik politik yang sama, yakni lebih mengutamakan kepentingan elite kekuasaan.
“Siapapun tokoh pemimpin puncak akan selalu dilindungi dari penegakan hukum, karena untuk melindungi kepentingan bersama. Kultur politik Golkar tidak mengenal oposisi terhadap kekuasaan negara, tetapi selalu koalisi. Sekali saat pilpres Jokowi adalah pesaing dan tidak didukung Golkar. Setelah Jokowi berkuasa Golkar kemudian mendukung pemerintah,” kata Muchtar ketika dihubungi Obsessionnews.com, Kamis (23/11).
Berbicara siapa yang berpeluang menggantikan Novanto, ujar Muchtar, sungguh tidak relevan jika kita ingin kualitas kinerja Golkar lebih baik.
“Siapapun pengganti Novanto sangat mungkin anggota elite transaksional dan pendukung kekuasaan rezim Jokowi. Tidak ada perubahan substansial,” tandasnya.
Bahkan, lanjutnya, untuk perolehan suara pemilih dalam realitas objektif nanti juga tidak ada perubahan. Politik uang bisa saja terus terjadi dalam pemilu. (arh)
Baca Juga:
Publik Sudah Muak pada Setya Novanto
Jika Jadi Ketum Golkar, Airlangga Harus Mundur dari Kabinet!
KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Novanto Terlibat Kasus e-KTP
Wapres JK Minta Golkar Gelar Munaslub Gantikan Novanto
Kasus Novanto Episode Terburuk dalam Sejarah Golkar
Politisi Golkar Tuntut Novanto Mundur Sebagai Ketua DPR
Peneliti NSEAS: Novanto Tersangka, Golkar Tidak Akan Menjauh dari Jokowi
