Bandung, Obsessionnews – Warga RT 03/09 Kel. Palasari Kec. Cibiru dan Cilengkrang II Bandung, Jumat (12/6), berunjuk rasa di depan Transmart Carrefour menolak pembangunan mall ini menyusul retaknya rumah warga diduga akibat pembangunan Mall tersebut.
Menurut Sinta, warga belakang Mall yang rumahnya retak akibat pembangunan mall tersebut, pembangunan itu mengesampingkan hak-hak warga, diantaranya meretakkan rumah mereka, mushola dan selokan yang akan diperbaiki tidak terealisasi, serta tidak dilibatkannya warga untuk ikut bekerja di tempat tersebut. “Mana tidak ada realisasinya hanya difoto dan di data tanpa ada realisasi,” ujar Sinta.
Dalam aksi tersebut juga dibentangkan spanduk bertuliskan kami inginkan keadilan, rakyat kecil hanya jadi bahan permainan orang besar, dimana ketegasan para birokrat hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil. Indonesia milik orang kaya. “Pak Walikota tolong kami warga sekitar, perijinan Transmart Crrefour dicabut saja!” serunya.
Dalam orasinya, mereka juga mempermaslahkan adanya Paguyuban bentukan Pengelola Transmart Carrefour yang dinilai tidak melibatkan warga. Mereka juga mengeluhkan kinerja DPRD kota Bandung tidak merespon keinginan warga.
Sementara itu Legal officer Transmart Carrefor Cipadung Bandung Dedi Hadiyat membantah tidak adanya kompensasi dalam pembangunan Mall tersebut. Menurut Dedi yang didampingi Nunu, manajemen Transmart Carrefour, kompensasi penggantian tanah atau jual beli tanah di kawasan tersebut sudah dilaksanakan secara prosedural, penggantian tanah yang dinilai retak oleh warga juga sudah dilakukan.
“Kami sudah membentuk Paguyuban yang juga melibatkan Karang Taruna warga sekitar, sehingga apalagi yang harus dirinya lakukan,” tandasnya.
Dedi menilai, kalaupun ada warga yang belum dilibatkan menjadi tenaga kerja di Mall, pihaknya juga harus memperhatikan latar belakang pendidikan orang tersebut sebagai tenaga kerja. “Kasihan nantinya kalau pendidikannya tidak memadai nanti saat bekerja mengalami kesulitan, karena manajemen punya standar yang harus dijalani,” imbuhnya.
Terkait dengan adanya satu atau dua warga yang tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja atau permasalahan lainnya pihaknya juga akan melakukan koordinasi kembali. “Saya harapkan orang diluar warga juga tidak ikut membuat masalah baru, karena selama ini permasalahan dengan warga sudah selesai,” tandasnya.
Menurut Dedi, seharusnya bangga dengan adanya Mall milik orang Indonesia sendiri, karena pihaknya mengaku pemerintah tidak memperbolehkan adanya Mall asing, sehingga Mall tersebut sudah menjadi milik orang indonesia.
\”Kami memang harus mengumpulkan kembali pihak-pihak yang mengaku merasa dirugikan, sehingga kita juga tidak ingin dinilai merugikan mereka,” ucap Dedi sambil menambahkan keinginanya agar yang berkeberatan warga asli bukan orang luar. (Dudy Supriyadi)
