Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, meminta kalangan masyarakat tidak meyalahkan Presiden Jokowi dan mendiskreditkan Presiden ke-7 RI ini terkait nilai kurs rupiah terhadap dollar US yang semakin ambruk.
“Karena, keadaan ekonomi Indonesia bukan disebabkan oleh kebijakan ekonomi masa pemerintahan Mas Jokowi. Sama seperti kasus-kasus BUMN atau perusahaan yang sedang kesulitan keuangan juga disebabkan oleh salah manage pendahulunya atau manajemen sebelumnya,” ungkap Poyuono, Jumat (31/7/2015).
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan ambruknya nilai kurs rupiah terhadap dolar AS serta lesunya ekonomi, menurut Puyono, lebih disebabkan oleh 10 tahun kinerja ekonomi Pemerintahan SBY yang tidak berbuat apa-apa untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional serta banyak kebijakan ekonomi SBY yang sangat neolib dan berpihak pada pasar bebas.
“Selain itu, juga selama SBY menjadi Presiden, utang luar negri Indonesia meningkat 500 persen dari tahun 2004 sampai dengan 2019, dimana SBY banyak jual obligasi negara, SUN, Privatisasi BUMN tetapi tidak jelas penggunaannya dan marak dengan korupsimania,” bebenrya pula.
Bahkan, lanjutnya, pembangunan infrakstrutur di era SBY pun tidak jelas. “Perlu dicatat selama 10 tahun SBY hanya bisa membangun Infrastruktur Jalan Tol sepanjang 20 km saja dan tidak ada infrastruktur pertanian seperti waduk dan Irigasi persawahan yang dibangun selama SBY menjabat. Jadi, hari ini Pemerintahan Jokowi harus menanggung beban utang dan kekeringan serta ancaman krisis pangan,” tandas Poyuono.
“Pengerukan kekayaan alam Indonesia secara besar besaran juga terjadi selama 10 tahun SBY memerintah. Dan tidak ada yang dapat dinikmati oleh rakyat. Kalaupun ada, hanya menciptakan kaum borjuasi daerah atau lokal saja yang saat ini sedang rame-rame mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” tambahnya.
Ia pun mengungkapkan, pertama kali SBY menjabat Presiden ramai tentang pemgembangan bio fuel dari buah jarak dan blue energi yang sudah menghabiskan dana triliunan rupiah. “Kemana itu sekarang dan dana kredit yang dikeluarkan perbankan BUMN untuk pengembangan Industri bio fuel hari ini macet total,” bongkarnya.
Selain itu, tegas Poyuono, selama 10 tahun SBY memimpin juga gagal mengkonversi pembangkit listrik dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas atau batubara. “Yang ada justru korupsi besar-besaran di sektor pembangunan proyek pembangkit,” tandas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Jadi, menurut Poyuono, sangat naif kalau hari ini semua kehancuran ekonomi dan pranata sosial di masyarakat disalahkan kepada Jokowi. “Karena, Jokowi hari ini istilahnya bukan hanya cuci piring akibat pestanya SBY tetapi harus bayarin biaya pestanya SBY yang penuh dengan korupsi dan tumpukan utang luar negeri,” jelasnya.
“Jadi, saya rasa kita tidak boleh melupakan pemerintahan SBY yang sudah membuat utang luar negeri menumpuk dan korupsi yang segunung yang menyebabkan beban ekonomi Indonesia menjadi berat dan harus ditanggung oleh rakyat,” tuturnya.
“Dan Jokowi pun jangan banyak beretorika saja dalam mengatasi persoalan ancaman krisis ekonomi, energi dan pangan nasional, tapi harus serius menjalankannya dan bilang jika dirasa Menteri-menteri nya kurang mampu, ya segera saja direshuffle. Sebab, tidak ada satu pun juga program-program pemerintahan Jokowi yang berhubungan dengan APBN yang dipersulit oleh DPR,” kritiknya pula. (Ars)
