Jakarta, Obsessionnews.com – Sebagai bagian dari koalisi pemerintah Kabinet Kerja, bukan berarti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) abai tentang sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintahannya sendiri. JK tetap berusaha objektif untuk merespons sejumlah kebijakan atau kinerja dari para anak buahnya. Bahkan tak segan JK berani melontarkan kritik pedas.
Sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Wapres, beberapa hari ini,JK kerap menyampaikan kritik pedas kepada anak buahnya. Hal ini menyangkut kebijakan pembangunan infrastruktur yang dinilai ada di sebagian titik terlalu boros, dan perlu dibenahi dan dikaji ulang.
Berikut tiga kritikan JK yang dirangkum obsessionnews.com:
1. Standardisasi Rumah
JK meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyusun standardisasi untuk bangunan perumahan. Tujuannya, agar ada pertumbuhan di sektor industri dan sektor konstruksi.
“Saya selalu sampaikan kepada Pak Menteri PU untuk bikin standardisasi rumah seperti untuk piala, jendelanya dan segala macamnya,” kata JK di Hotel Kempinski, Selasa (22/1/2019).
Menurutnya, selain positif untuk industri, standardisasi rumah ini juga bisa membuat pembangunan rumah dengan baik, cepat dan murah. Jadi, jika ingin membangun rumah tinggal membeli komponennya dari industri.
“Orang tinggal membeli komponen, artinya rumah hasil dari industri bukan lagi hasil dari kerja tukang,” tutur dia.
Apalagi lanjut JK, di negara-negara lain sudah menerapkan lebih dulu terkait standarisasi perumahan. Sehingga tak heran, di luar negeri membangun rumah hanya butuh waktu beberapa bulan.
Atas hal ini Menteri PUPR Basuki mengaku standardisasi ini merupakan pekerjaan rumah bagi BP Tapera. Tapi ia mengaku, hal ini memang sedang di bahas di bagian Litbang Kementerian PUPR.
Pihaknya pun sudah mempersiapkan beberapa model. Hal tersebut untuk mengantisipasi keinginan masyarakat. “Karena culture kita juga tidak suka yang standar makanya kita siapkan beberapa model nanti,” tandas Basuki.
2. Proyek Kereta Api di Sulawesi
Pemerintah berencana memperpanjang proyek kereta api Sulawesi Selatan hingga Manado. Namun, menurut JK, pembangunan proyek tersebut tidak memperhitungkan faktor permintaan serta kebutuhan penumpang.
“Siapa yang mau naik? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara. utara ke selatan?,” ujar JK di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
Saat ini, rel kereta api Sulawesi Selatan terbentang dari Makassar sampai Parepare. Menurut Dirjen Perkeretaapian Kementerian perhubungan berpendapat, pembangunan jalur kereta api ini bakal menguntungkan sektor perekonomian.
Kehadiran jalur kereta dari Makassar ke Parepare dinilai mampu menekan biaya pengiriman barang di Pulau Sulawesi. Selain itu, waktu tempuh dari Makassar ke Parepare dan sebaliknya yang biasanya membutuhkan waktu 4-5 jam, bisa dipangkas menjadi sekitar satu setengah jam.
Namun, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyebut akan kembali memperpanjang jalur tersebut. Hal ini lah, yang menurut JK tidak efisien untuk mengangkut barang dan orang. “Kereta api hanya efisien di Jawa karena penduduknya 160 juta,” ucap JK
Lantaran hal tersebut, JK mengingatkan para insinyur yang bekerja dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya melakukan kajian secara teknis, tapi juga ekonomis. “Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana,” pungkasnya.
3. Pembangunan LRT
JK kembali mengkritik pembangunan LRT Jabodebek yang menurutnya dibangun dengan biaya mahal. JK lalu mempertanyakan LRT yang dibangun di atas jalan tol.
“Saya minta maaf beberapa minggu lalu saya menyampaikan kenapa kita membikin LRT di atas jalan tol, kenapa semahal itu? Harus memahami, bahwa kenapa tetap harus membikin LRT di atas jalan tol, terus kenapa kita membikinnya elevated?,” ujar JK di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
JK melanjutkan, akibat pembangunan LRT di atas jalan tol maka tol tidak dapat diperlebar lagi. Selain itu, biaya pembangunan LRT di atas tol 10 kali lebih besar dari pembangunan LRT jika berada di bawah.
“Biayanya 10 kali lipat dibanding kalau di bawah. Ini rekomendasi Menhub bahwa kalau mau bikin bawah 10 kali lipat lebih murah,” ujarnya.
Untuk itu JK meminta para insinyur dalam negeri bukan hanya sekedar membangun. “Tapi manfaat dan studinya harus baik, memang seperti itu,” ucapnya.
Menurut JK, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan efisien. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan budaya masing-masing daerah. JK lalu menyoroti pembangunan jalan lingkar luar di beberapa daerah.
“Ring (jalan lingkar luar) daerah, kadang-kadang bupati, suatu kebanggaannya minta jalan tol. Padahal jalan tol itu yang bayar pemakai, rakyat tetap bayar,” tuturnya.
“Tapi untuk daerah-daerah tertentu harus jalan tol, kayak Jawa. Ini untuk memberikan kita semua langkah-langkah yang, tanpa jalan tol di Jawa maka logistik akan mengalami masalah atau terjadi kelambatan. Memang ada hal-hal tertentu yang kita harus selesaikan secara bersama-sana,” lanjutnya.
Infrastruktur dikatakan JK harus memperbaiki pergerakan orang dan memperbaiki kegiatan ekonomi. Indonesia termasuk negara di Asia yang agak terlambat dalam pembangunan infrastruktur.
“Walaupun dari sisi anggaran kita memang secara persentase menurun. Kalau zaman tahun 80-an, anggaran pembangunan 50 persen dr APBN, 55 persen malah. Sekarang 20 persen, lainnya bayar utang, pegawai internal. Tapi dalam jumlah lebih besar,” imbuhnya.
Untuk diketahui, total anggaran proyek LRT Jabodebek adalah sebesar Rp 29,9 triliun. Proyek ini terdiri dari sarana, prasarana, dan IDC (Interest During Construction). Pembiayaan proyek dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 25,7 triliun. Sementara itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk membiayai proyek sebesar Rp 4,2 triliun. (Albar)
