Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018 ini menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 120 triliun, dengan bunga 7 persen per tahun. Target ini lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 110 triliun, maupun tahun 2016 sebesar Rp 100 triliun.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan naiknya target penyaluran KUR sebagai bentuk keperpihakan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM di tanah air. Pemerintah akan membuka banyak kesempatan bagi UMKM mengakses KUR untuk memperkuat modal usaha.
“Jadi meningkatnya target KUR itu pertama, karena komitmen pemerintah memperluas akses lebih banyak UMKM,” kata Yuana dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Yuana menjelaskan kenaikan target itu akan dibarengi dengan kenaikan nilai subsidi bunga menjadi Rp 12 triliun dari sebelumnya hanya Rp 9,5 triliun. Subsidi bunga KUR di sepanjang tahun lalu terserap sekitar 35 persen di antaranya atau Rp 3,1 triliun yang dimanfaatkan.
“Ketersediaan APBN untuk subsidi bunga harus ada, kalau targetnya bombastis tapi subsidi bunga kecil gak kebayar,” tandas Yuana.
Alasan lain karena tahun ini lembaga keuangan penyalur KUR akan bertambah jumlahnya. Tahun lalu pemerintah melibatkan 40 lembaga keuangan penyalur KUR, terdiri dari 34 bank, 4 lembaga keuangan dan 2 koperasi dengan jumlah debitur sebanyak 4.086.971 orang.
“Otomatis harus dibuka kesempatan targetnya kepada UMKM,” tandas Yuana.
Dalam rangka mendukung upaya percepatan penyaluran KUR, Kemenkop dan UKM akan bekerjasama dengan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR. Kegiatan sosialisasi tahun ini akan dilaksanakan di 20 Provinsi dengan target 1.000 UMK.
“Kemenkop juga akan merekrut sebanyak 314 orang tenaga pendamping dengan target sebanyak 15 ribu UMK yang didampingi,” katanya.
Realisasi penyaluran KUR 2017 sebesar Rp 96,71 triliun atau 87,9 persen dari total target Rp 110 triliun. Penyaluran KUR tersebar pada 5 sektor usaha, yakni sektor perdagangan 58 persen, pertanian, perkebunan dan kehutanan 24 persen, sektor jasa 11 persen, industri pengolahan 5,5 persen, serta sektor perikanan 1,5 persen. (Has)
