Jakarta, Obsessionnews – Sudah menjadi rahasia umum kalau aturan perdagangan di Indonesia terlalu panjang prosesnya. Termasuk memindahkan berbagai komoditi dari satu tempat ke lokasi lain.
Persoalan utama terkait hal tersebut menurut Asep Wahyudin, Subdit Penunjang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, adalah lantaran infrastruktur, kemacetan arus lalu lintas serta kepabeanan yang sampai saat ini masih tinggi. Sehingga, kadang-kadang pemindahan komoditi saja memerlukan waktu lima hari.
Menjurut Asep, untuk menyelesaikan ruwetnya birokrasi sehingga menghambat pergerakan ekonomi diperlukan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait agar lebih cepat prosesnya.
“Di bandung misalnya, banyak berdiri berikat yang akhirnya menghambat arus distribusi barang. Sebab memang tidak ada jalur kereta yang masuk ke pelabuhan,” kata Asep kepada wartawan usai peluncuran mobile container Maersk Line di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (27/5).
Sementara itu, Direktur Jenderal Transportasi Laut Kementerian Perhubungan Sahattua P Simatupang mengatakan, dalam kurun 7 bulan sudah ada 100 detil implementasi regulasi yang dikeluarkan. Makanya, kalau ada yang belum memahami aturan main pemindahan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan, persoalannya ada pada pelaku usaha.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri soal modal usaha di bidang transportasi. Sahattua bilang, sebelumnya memang sudah ada regulasi serupa dan sekarang kembali ditegaskan.
“Sebelumnya nyawanya melayang-layang. Sekarang sudah kita tangkap,” kata Sahattua menjelaskan peraturan serupa yang sudah lebih dulu dikeluarkan.
“Tanpa pertimbangan reliabel, reasonable dan sustainable. Maka sudah saatnya transportasi jadi barang lux untuk masyarakat. Pengusaha transportasi harus punya kemampuan. Kalau tidak maka bahaya,” kata Sahattua melanjutkan.(MBJ)
