Sabtu, 4 Desember 21

Breaking News
  • No items

Swasembada Beras Pemerintah Tidak Aman dan Tak Jelas

Swasembada Beras Pemerintah Tidak Aman dan Tak Jelas

Jakarta, Obsessionnews – Cita-cita pemerintahan Jokowi-JK adalah Indonesia harus mampu swasembada beras (pangan). Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat, swasembada yang dicanangkan sekarang tidak aman.

“Tidak ada bedanya pekerjaan Kementerian Pertanian masa lalu dengan sekarang, hanya meneruskan saja harga masa lalu di jaman Pak Harto, Megawati, Habibie, Gus Dur, SBY. Seharusnya pemerintah belajar dari masa lalu sebagai rangkaian sejarah untuk memahami itu. Swasembada itu juga tidak jelas, pengertian secara detail dari pemerintah mengenai swasembada tidak ada,” ungkapnya dalam seminar bertema ‘Politik Beras di Era Pemerintahan Jokowi-JK’ di KAHMI Center, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Herman yang juga Penguru KAHMI, menganalisis tentang jumlah perbesaran wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dimana Bulog hanya meguasai 7-8 % saja yang semestinya Bulog menghasilkan 5 juta ton.

“Negara ini negara kepulauan dulunya 17500 pulau sekarang 15000 , saya pikir kepulaun kita juga ini jumlahnya ber ubah-ubah. Sentral beras terbatas hanya bergantung pada Pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan,” kritiknya.

Selain itu, lanjutnya, persoalan pola konsumsi tidak pernah jelas berapa kebutuhan perkapita. Merujuk pada data 2014 konsumsi 124 kg pertahun perkapita. “Sekarang, jadi produksinya harus dijelaskan dijamin sebaik mungkin. Saya pikir spekulan muncul akibat ruang spekulasi yang dibuka oleh pemerintah, tidak bisa mempersalahkan ulah pedagang,” bebernya.

Menurut Herman, Bulog tidak bisa disalahkan dalam waktu sekarang ini, apalagi bersamaan dua direkturnya diganti sehingga belum ada perintah. “Apalagi muncul distorasi harga yang tidak mampu dijaga stabilitasnya oleh pemerintah hingga akhirnya muncul spekulan ada mafia beras. Ditambah bertepatan dengan harga Bahan Bakar Miyak (BBM) naik dan harga Gas bersamaan naik,” sesalnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

Bahkan, ungkap dia. persoalan lain ada tanah seluas 170 ribu ha sudah beralih fungsi dan sistem irigasi terpotong dan itu bukan lahan baru lagi. “Sampai sekarang intensifikasi mendekati titik jenuh, kalau naik 70 ton saya optimis. Tapi kalau di atas 70 saya pesimis karena kita masih meneruskan swasembada masa lalu,” paparnya

“Terlalu dini kalau sekarang mempertanyakan swasembada, tapi mari kita pacu melalui bibit dan pukuk supaya bisa diiplementasikan. Mari kita sumbangkan tenaga dan pikiran kita katanya master pertanian di negeri ini banyak, jadi kalau hanya menyerahkan persoalan semua pada Presiden dia kan banyak kerjanya jadi mari kita fungsikan semua itu,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring menyimpulkan optimis intensifikasi akan mencapai angka 7,4% atau 75 ton. “Jumlah tersebut tidak susah amat untuk mencapai produksi dalam negeri bisa tercapai. Di awal tahun 2015 ini telah dihebokan dengan harga beras, namu kami tetap mendukung Bulog sebagai stabilator,” tandasnya.

Namun ia mengungkapkan kekuatiranya dalam kondisi harga gabah sekarang. “Sesungguhnya kami masih khawatir penyerapan harga gabah yang bernilai empat ribu, namun dengan demikian kami berharap akan lebih baik lagi,” jelasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.