Padang, Obsessionnews.com – Angka kemiskinan di Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2016 sebanyak 371.555 jiwa. Angka tersebut 7,09 persen atau berkurang dari tahun 2015 sekitar 7,31 persen.
“Dari data Survey Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kondisi lima tahun terakhir tingkat kemiskinan di Sumbar cenderung mengalmai penurunan. Maret 2013 tingkat kemiskinan sebesar 8,14 persen. Kondiri itu turun pada bulan Maret pada tahun 2015 menjadi 7,31 persen dan terakhir pada kondisi Maret Tahun 2016 sebesar 7,09 persen dengan kondisi sebanyak 371.555 jiwa penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, Rabu (14/12/2016) siang.
Nasrul Abit menjelaskan, meskipun tingkat kemiskinan di Sumbar terjadi penurunan, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.
Berdasar Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2013 yang merupakan parameter untuk melihat ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sebesar 1,01 persen dan pada tahun 2016 sebesar 1,10 persen.
“Artinya tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Begitupun dengan Indeks Kedalamam Kemiskinan yang digunakan sebagai parameter untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2013 sebesar 0,21 persen menjadi 0,24 persen tahun 2016, sehingga kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya semakin melebar,” katanya.
Ia menambahkan, masih terdapat 10 kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan diatas rata-rata provinsi yakni diatas 7,31 persen, kecuali Kabupatan Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya. Khusus kota, hampir seluruhnya memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi, dengan capaian tingkat kemiskinan terendah yakni di Kota Sawahlunto sebesar 2,22 persen dan capaian tingkat kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 15,52 persen.
Selain itu, Sumbar masih memiliki daerah dengan kategori tertinggal. Dari 19 kabupaten/kota, terdapat tiga kabuopaten yang masuk dalam kategori tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan.
“Untuk itu pada tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menginisiasi perlu dilakukannya upaya terpadu dengan cara meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dengan cara yang sistematis, berkesinambungan dan terintegrasi antara Pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota,” sebutnya.
Pemprov Sumbar merasa perlu mengevaluasi permasalahan kemiskinan ini, karena dari data diperoleh pada bulan April lalu dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, Pasaman Barat masuk peringkat 33, Solok Selatan diperingkat 35 dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 114. Meskipun ada beberapa daerah yang telah keluar dari daerah tertinggal diantaranya Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Solok. Namun tidak boleh lengah, walauun sudah keluar dari daerah tertinggal.
“Daerah yang telah keluar dari angka daerah tertinggal tidak boleh lengah dan puas diri, harus antisipasi karena angka itu dapat naik. Jadi mesti dimonitor secara berkala,” ujarnya.
Untuk menurunkan angka kemiskinan harus dikeroyok bersama, karena masalah kemiskinan kewenangannya ada pada Bupati/Walikota didaerah karena Provinsi tidak memilik kewenangan untuk itu.
“Jadi titik berat pengentasan kemiskinan ada di kabupaten/kota. Jika, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebt bicarakan dengan Pemerintah Provinsi,” ulasnya.
Nasrul menyebutkan, karena menurunkan angka kemiskinan tersebut sangat sulit, perlu kerja keras untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan itu.
“Menurunkan satu angka saja sulit, oleh karena itu kita bersama-sama untuk mengatasi permasalahan ini,” tambahnya.
Ia mencontohkan, walaupun ada beberapa daerah tingkat kesejahteraannya paling sejahtera, namun masih ada beberapa rumah tangga didaerah yang angka kemiskinan masih tinggi, sehingga mesti difokuskan setiap tahun mengevaluasi angkanya.
Ditempat yang sama, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati mengatakan, pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).
Namun, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sedangkan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.
“Meskipun masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional semakin berkurang, tetapi standar hidup masyarakat disatu daerah dengan daerah yang lain masih terkendala. Karena, persoalan kemiskinan sudah mengarah kepada ketimpangan disetiap wilayah, yakni antara pendapatan wilayah yang satu dengan yang lainnya,” terangnya.
Oleh karena itu, persoalan kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan memberikan bantuan tetapi membutuhkan akses dan kapasitas, oleh karena itu seluruh sektor perlu dibenahi untuk mengentaskan kemiskinan ini.
“Untuk itu perlu dipacu perencanaan yang matang dan koordinasi antara Pemerintah yang ada di kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan Antarwilayah,”tukasnya.
Jenis komoditi makanan yang berpengaruh terbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan roti. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang terbesar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)
