Minggu, 5 Februari 23

Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Terus Gunakan APBN untuk Lindungi Rakyat dari Guncangan Global

Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Terus Gunakan APBN untuk Lindungi Rakyat dari Guncangan Global
* Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: FB Sri Mulyani)

Obsessionnews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah terus menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi rakyat dan perekonomian dari guncangan global dalam bentuk disrupsi pasokan dan eskalasi geopolitik, yang mengakibatkan kenaikan tajam harga pangan dan energi.

Hal itu disampaikan Sri dalam keterangan tertulis di akun Facebooknya, Selasa (30/8/2022).

 

Baca juga:

Sri Mulyani Main Voli Pantai di Bali Jadi Sorotan Warganet  

Sri Mulyani Sebut Indonesia sebagai Presidensi G20 Berkomitmen Atasi Tantangan Pandemi Covid-19

Sri Mulyani Pastikan Proses Pencairan THR Bagi ASN Mulai H-10 Idul Fitri

 

 

Dia menerangkan, anggaran subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik melonjak tiga kali lipat mencapai Rp 502 triliun dan masih akan naik lagi mendekati Rp 698 triliun.

“Pilihan kebijakan yang sangat sensitif dan sulit ini dilakukan untuk menjaga kepentingan seluruh rakyat,” ujar Sri.

Menurutnya, anggaran subsidi BBM sangat besar di atas Rp 600 triliun lebih dinikmati kelompok menengah atas. Hanya 5% subsidi solar dinikmati keluarga miskin. Sedangkan subsidi pertalite – hanya 20% dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin.

Sri menuturkan, dalam rapat Senin (29/8/2022), Presiden  Jokowi memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ini kepada kelompok yang paling miskin dan rentan.  Rp 24,17 triliun APBN menyediakan tambahan bantalan sosial. Bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun tersebut dibagikan kepada 20,65 juta KPM (Kelompok/Keluarga Penerima Manfaat) yaitu mereka yang masuk dalam 40 persen tak mampu, diberikan bantuan sebesar Rp 150.000 selama empat kali dengan total Rp 600.000. Anggaran Rp 9,6 Triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Dan bantuan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan 2% Dana Transfer Umum yang berasal dari APBN (DAU dan DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek dan nelayan serta bansos tambahan.

“Presiden berharap pengalihan bantuan subsidi BBM ke kelompok paling membutuhkan dan miskin dapat meringankan beban rakyat akibat tekanan kenaikan harga-harga yang meningkat,” kata Sri.

Pantauan obsessionnews.com sebanyak 855 pengguna Facebook menyukai postingan Sri. Postingan ini mendapat 129 komentar, dan dibagikan sebanyak 62 kali.

Berikut ini komentar dari beberapa warganet:

Oz Oziel: rakyat menengah kebawah rata” petani lokal, nelayan.. kami harapkan pemerintah memikirkan harga beli hasil pertanian dinaikkan..

untuk pertanian pupuk terbatas harga pestisida naik BBM sulit didapat bahan lain² jg meroket naik.. tp harga beli hasilnya pertaniannya pemerintah sama sekali tidak ada kenaikan..kami mohon bapak presiden harga pembelian bulog di naikkan..

 

Chresna Kombi: Saya dukung keputusan u mengurangi subsidi bbm demi keuangan negara. Tapi selama ini nasib tidak berpihak pada golongan menengah non ASN. Semenjak covid perekonomian terpuruk dan bantuan2x terus berdatangan tapi hanya untuk kalangan bawah sedangkan kami yg ditengah teriak2x juga ngak ada yg mendengar. Meskipun Punya rumah sedikit lebih bagus dan kenderaan belum tentu memiliki ekonomi mampu lho bu, Mungkin dulu iya sebelum covid melanda. Semoga di perhatikan dan akun fb ini bukan abal2x

 

Iskandar Dompu: Apakah solusi 

terbaik

 ketika subsidi dicabut olh pemerintah,apakah tidak menambah beban rakyat miskin dan apakah solusi memberikan bantuan tunai adalah solusi 

terbaik

 

Onggo Inggi: Bu Sri Mulyani Yth…Regulasi Pemerintah sendiri yg sering berbenturan sehingga menghalangi masyarakat untuk berkembang…sebagai contoh di daerah Pantai Nglambor Gunung Kidul ada usaha Tambak Garam yg di bangun oleh Kementerian Kelautan ( menghabiskan biaya lebih dari 1M)…Hasil panen bagus, pemasaran juga bagus(setiap panen 6 Ton garam), tetapi harus berhenti karena regulasi Kementerian Perdagangan yg mengharuskan adanya ijin edar…Info dari petani, utk mengurus surat ijin tersebut perlu dana 70 JT…Mohon Ibu, barangkali bisa membantu solusi disana…Terima kasih…

Doni Fransiskus Sinaga: Yang menikmati subsidi kebanyakan orang menegah ke atas itu karena regulasi, implementasi dan pengawasan yang lemah di lapangan bu. Jangan lupa untuk asn pns dan honorer di daerah banyak juga yang gaji nya tidak sampai 3,5 juta namun tidak menerima kompensasi bbm.

(arh)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.