Obsessionnews.com – Anggota DPD dari perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) Zainal Arifin A.md, Kep menilai masyarakat Indonesia perlu menjaga prinsip toleransi atas keberagaman negeri, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Pasalnya, Zainal memandang isu toleransi berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dalam catatan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Masyarakat banyak terpecah, dan terkotak-kotakan karena pebedaan pilihan politik.
“Kalau diliat dalam catatan pada kontestasi politik sebelumnya, isu toleransi dan kebhinekaan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan,” ujar Zainal saat mengadakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 17 Mei 2023.
Situasi tersebut, Zainal disebabkan oleh rendahnya kesadaran segenap elite politik bangsa dan juga masyarakat akan pentingnya sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada.
Dengan kata lain, tokoh adat Dayak ini menilai, publik perlu mewaspadai potensi melemahnya nilai toleransi dan kebhinekaan selama proses politik elektoral menuju Pemilu 2024.
Pasalnya, perilaku intoleran yang kerap terjadi di tahun-tahun politik, banyak memberikan efek domino yang tidak hanya berdampak pada pelaksanaan pemilu, melainkan juga melanggengkan permusuhan dan segregasi di masyarakat. Hal itu diungkapkannya dengan berkaca pada Pemilu 2019 lalu.
“Akibat dari segregasi politik pemilu 2019 dapat kita rasakan dampaknya hingga saat ini, masih adanya keterbelahan, permusuhan, dan perpecahan di dalam masyarakat, seperti melabelkan istilah tertentu seperti cebong, kadrun ataupun kampret kepada pendukung pasangan politik,” ungkap Zainal.
Oleh karena itu, menurutnya nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan harus dikukuhkan untuk dapat mengantisipasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, segala perilaku atau tindakan yang dapat menggerus toleransi, terutama dalam kontestasi politik elektoral harus ditindak tegas, serius, dan adil..
“Tanpa sikap tegas dan tindakan yang adil terhadap pelaku intoleran tersebut, hal ini dapat membuat perilaku intoleran tersebut berulang dan menjadi modus politik yang negatif di masa depan. Ini merupakan hal krusial, mengingat intoleransi merupakan tangga awal yang bisa berkembang menjadi ekstremisme kekerasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zainal mengatakan, pihaknya menilai bahwa dalam konteks ini, peran masyarakat sipil untuk turut serta memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian pun menjadi penting dan signifikan. Terlebih, selain pada lembaga kenegaraan, kecenderungan intoleransi juga terjadi pada sejumlah unit terkecil di masyarakat.
“Praktik intoleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat, sekolah, lembaga negara, bisa dihindari jika semua pihak bersama-sama membangun sinergi yang konstruktif untuk penguatan dan pengarusutamaan nilai-nilai persatuan,” tuturnya.
Zainal tak henti-hentinya meminta masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan karena ini merupakan pesan penting yang ada dalam empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kepentingan nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus kita utamakan dari kepentingan kita pribadi dan kelompok,” tandas Zainal. (Al)
