Obsessionnews.com – Sebagai perempuan pertama yang duduk di kursi menteri menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan sejak Indonesia merdeka, Siti Nurbaya Bakar terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi negeri ini. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo kembali menunjuknya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024.
Siti yang meraih gelar Master of Science dari International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) di Belanda, telah memimpin KLHK selama satu dasawarsa dengan fokus pada kehutanan dan lingkungan hidup. Kinerjanya terbilang berhasil, dengan KLHK memenangkan perkara melawan perusak lingkungan dengan nilai kemenangan lebih dari Rp20 triliun.
Di tingkat internasional, Siti menjalin komunikasi baik dengan berbagai negara untuk mewujudkan dunia yang lebih hijau, sejuk, dan bersih. Salah satu langkahnya adalah menghentikan penggunaan kantong plastik belanja untuk mengurangi sampah plastik laut.
Selain itu, Siti gigih dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencapai Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, dengan target tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.
Aktif mengendalikan perubahan iklim, Siti yang melanjutkan pendidikan S3 di IPB dengan kolaborasi Siegen University, Jerman ini menjadikan kebersamaan dan dialog dengan beragam kalangan sebagai budaya kerja. Dia juga mencatat pencapaian dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Komitmen Indonesia melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030, sudah memiliki peraturan dan petunjuk operasionalnya.
“Siapa pun yang menjadi menteri berikutnya diharapkan dapat melanjutkan dan mencapai target ini,” ujar Siti dikutip dari Majalah Women’s Obsession, Sabtu 3/2/2024).
Siti juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dia mengapresiasi kerja keras Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim yang membuahkan pembayaran berbasis kinerja dari Norwegia atas pengurangan emisi GRK.
Dalam menghadapi tahun terakhirnya di Kabinet Indonesia Maju, Siti menetapkan agenda besar, yaitu Indonesia’s Forestry and other Land Use Net Carbon Sink pada tahun 2030 atau FOLU Net Sink 2030. Tujuan ini melibatkan penurunan emisi GRK dan tingkat serapan yang lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.
“Proklim merupakan salah satu bentuk nyata aksi masyarakat Indonesia dalam kontribusi menurunkan emisi GRK dan mendorong terwujudnya ketahanan iklim pada berbagai bidang kehidupan di tingkat tapak. Proklim merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi kita dalam upaya pengendalian perubahan iklim global, khususnya peran dari masyarakat umum secara luas,” papar Siti.
Dengan fokus pada mitigasi penurunan emisi GRK, Siti memaparkan berbagai dokumen wajib yang telah disampaikan Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC sejak 2015. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat target NDC 2030, yang diperbaharui melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada 2022.
Melalui Program Kampung Iklim atau Proklim, Siti berharap masyarakat Indonesia dapat terlibat aktif dalam menanggulangi perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan segala pencapaian dan komitmennya, Siti terus menjaga optimisme bahwa Indonesia dapat menjadi teladan dalam menghadapi tantangan global yang semakin nyata. (Poy)
