Padang, Obsessionnews – Kebijakan Kementeran Dalam Negeri (Kemendagri) yang melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran berdampak kepada serapan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), sehingga harus dijadwal ulang.
Meski evaluasi yang dilakukan mempengaruhi serapan anggaran, secara prinsip Pemprov Sumbar telah melakukan semua tahapan yang sebagaimana mestinya.
“Capaian yang sudah terealisasi hingga Triwulan I ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Realisasi yang sudah tercapai sekitar 20 persen dari 15 persen yang ditargetkan,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau, Muhammad Yani saat ditemui di kantornya Senin (4/5).
Demikian juga dengan serapan anggaran, secara prinsip sudah mencapai target 15 persen.
Berbeda dengan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum bisa dipastikan, karena terjadi perobahan nomenklatur sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akibat perubahan nomenklatur dimaksud, sehingga Dipa nya belum bisa dicairkan.
“Lima SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar nomenklaturnya berubah. SKPD itu Dinas Kehutanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,” sebut Yani.
“Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang membawahi BPM, misalnya, hingga kini, dirjennya belum terbentuk hingga saat ini,” kata Yani. (Musthafa Ritonga)
