Surabaya, obsessionnews.com –  Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presidenterus menggelinding dengan liar. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Terkait hal ini sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur (Jatim) menyampaikan aspirasi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ke Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsy.   Baca juga:Kalau Mau Tiga Periode Silakan Jadi Kepala Desa!Sujiwo Tejo Kritik Isu Perpanjangan Masa Jabatan PresidenSambut Pesta Demokrasi 2024, MIPI Bahas Isu Perpanjangan Masa Jabatan PresidenHNW Tegaskan Perpanjangan Jabatan Presiden Rugikan Dunia Usaha     Sejumlah elemen masyarakat dari serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring dan nelayan menyampaikan aspirasi di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jatim, Jawa Tengah (Jateng), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Surabaya, Jatim, Rabu (30/3/2022). Zulkhair dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim menyampaikan jika saat ini buruh sedang menggelar aksi di Jakarta untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Kita tolak keras karena ini kejahatan konstitusi paling dahsyat dalam sejarah demokrasi kita. Kita harapkan PKS bisa memberikan ketegasan," ungkap Zulkhair dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim. Dikutip dari situs resmi PKS, Rabu, dalam kesempatan itu Zulkhair mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, mereka yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi. "Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," papar dia. Hal senada diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Dia mengatakan saat ini waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden karena nasib rakyat sudah carut marut. "Harus ada partai yang berani ke depan menolak. Bagaimanapun suara rakyat suara tuhan, sekarang kemana suara tuhan itu. Mahasiswa sudah bergerak menolak, kita minta PKS juga konsisten menyuarakan itu," papar dia. Pengurus Pokmas Wonokromo Surabaya Heri Wahyudiono menyebut, masyarakat di bawah terutama di Wonokromo sangat tegas dan lugas menolak pemilu ditunda. "Kami sampaikan di Wonokromo tegas, Pak, menolak pemilu ditunda atau masa jabatan diperpanjang," ungkapnya. Perwakilan driver ojol Danu juga menyuarakan hal yang sama. "Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode," katanya. Menanggapi aspirasi dari kelompok masyarakat di Jatim tersebut Habib Aboe Bakar Al Habsy mengaku gembira karena acara Bimtek Anggota Legislatif PKS dihadiri aspirasi dari masyarakat. "Kami menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas dan jelas. Saya pikir sangat update apa yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat tentang wacana perpanjangan masa jabatan," urai Habib Aboe. Dia menyebut aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan dan didengar. Sebab aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan. "Bernegara itu ada aturannya. PKS tegak lurus dengan konstitusi termasuk lama masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat mengawal UUD Negara Republik Indonesia 1945," ujarnya. Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jatim, Jateng, dan DIY Abdul Fikri Faqih menambahkan, jika aspirasi ini akan dikawal oleh delapan anggota DPR RI Fraksi PKS asal tiga provinsi ini. "Kami berdelapan akan mengawal aspirasi ini untuk kita suarakan lintas komisi di DPR RI," papar Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini. (red/arh)