Kepala pemerintah daerah Kashmir yang dikuasai Pakistan, Masood Khan, mengungkapkan bahwa mengatakan India akan mengirim ribuan tentara ke wilayah itu untuk merusak stabilitas keamanan Kashmir. Sadis!
Masood Khan mengatakan India sedang mengirim 400.000 pasukan ke daerah Kashmir untuk mengganggu keamanannya. Ia menambahkan, “Jika pasukan ini memasuki wilayah Kashmir yang berada di bawah kendali India, maka akan menyulut perang berkepanjangan dengan warga Kashmir, dan generasi mendatang akan melihat bencana besar.”
Pejabat Pakistan di Kashmir ini mengungkapkan bahwa Muslim Kashmir akan melanjutkan perlawanan mereka terhadap pemerintahan Modi, dan tidak akan membiarkan New Delhi meraih tujuan destruktif di Kashmir.
Rencana India untuk mengirim ribuan pasukan baru ke Kashmir mengemuka menyusul protes yang meluas di berbagai kota India terhadap UU kewarganegaraan yang kontroversial selama beberapa pekan terakhir.
RUU yang sudah disahkan ini memungkinkan semua imigran selain Muslim untuk mendapatkan izin tinggal. UU itu telah memicu reaksi yang sangat negatif di India, bahkan dari kelompok-kelompok non-Muslim, seperti partai Kongres India sebagai saingan utama BJP yang telah menyerukan pencabutan UU tersebut, karena dinilai sebagai bentuk diskriminasi agama yang meluas.
Selain menyulut protes di India, UU kewarganegaraan yang kontroversial ini juga menghadapi penentangan di tingkat regional dan internasional. Beberapa negara dan organisasi hak asasi manusia telah meminta pihak berwenang India untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka mengadopsi aturan tersebut.
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah India melancarkan tindakan diskriminatif terhadap Muslim, termasuk penghapusan otonomi di wilayah Kashmir, dan yang terbaru pengesahan RUU kewarganegaraan kontroversial yang menyulut kemarahan umat Islam di negara itu.
Tampaknya, penempatan ribuan pasukan keamanan baru di Kashmir bertujuan untuk mengintensifkan langkah-langkah keamanan di wilayah itu dan pengetatan blokade terhadap warga Muslim Kashmir. Langkah ini, alih-alih meredakan situasi, justru akan mempertajam aksi represi dan kekerasan terhadap warga Kashmir, dan warga penduduk di daerah itu akan melakukan perlawanan sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya.
India Tutup Masjid di Kashmir
Ummat Islam di Kashmir protes keras! Masjid terbesar di Kashmir ditutup oleh rezim India, negara mayoritas beragama Hindu yang kini ‘menjajah’ Kashmir.
Masjid terbesar di Kashmir, Jama (Jamia) telah ditutup selama Idul Adha yang di daerah tersebut dirayakan pada hari Senin, 12 Agustus 2019, bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa masjid itu telah ditutup sejak 5 Agustus 2019.
Karena ditutup, umat Islam tidak dapat menggelar Shalat Idul Adha, dan mereka diinstruksikan untuk menunaikan salat di masjid di lingkungan mereka tinggal.
Penutupan masjid tersebut memicu warga Kashmir menggelar protes di dua kota besar, Srinagar dan Soura. Mereka meneriakkan slogan, “kami ingin kebebasan” dan “India pergi.”
Menurut seorang demonstran, apa yang dilakukan India di Kashmir tidak bisa diterima. Sepekan sebelumnya, pemerintah India juga telah mencabut status istimewa (otonomi) dan memberlakukan pengetatan keamanan di Kashmir.
Seorang demonstran yang berbicara secara anonim mengatakan, perjuangan kami akan berlanjut, bahkan jika India tetap menutup Kashmir berbulan-bulan.
Kashmir merupakan wilayah subur yang disengketakan oleh India dan Pakistan. Perselisihan memuncak setelah pencabutan status istimewa oleh India. Tindakan itu dikecam Pakistan.
Pencabutan status khusus menyebabkan Kashmir berada di bawah kendali penuh New Delhi. Saat ini warga luar Kashmir berhak mencari kerja dan memiliki tanah di wilayah tersebut. Dulunya hal-hal tersebut terlarang untuk dilakukan.
Sebelum statusnya dicabut, Kashmir memiliki keistimewaan dibanding negara bagian lain di India. Mereka diizinkan memiliki bendera sendiri. Selain itu, lapangan kerja dan tanah hanya boleh dimiliki oleh warga lokal setempat.
Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut pencabutan status itu dibutuhkan untuk menjaga keutuhan integritas dan mempercepat pembangunan.
Setelah status istimewa dicabut, India langsung memperketat keamanan. Sebanyak 52 politikus penentang New Delhi ditangkap dan dipenjara di luar Kashmir.
Kini lebih dari empat bulan, masyarakat tidak bisa menunaikan shalat Jumat di Masjid Jama. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak hanya dibatasi ruang geraknya, namun kebebasan beragama mereka pun dilanggar. (ParsToday)
