Jakarta, Obsessionnews – Pengamat politik dari Charta Politik, Yunarto Wijaya menilai, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli gayanya masih seperti pengamat bukan seorang menteri. Sebab, pernyataannya sering memicu kontroversi padahal baru dilantik di Kabinet Kerja.
Mestinya kata dia, sebagai menteri yang baru, Rizal harus fokus memperbaiki kinerja menteri sebelumnya, dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian di bawahnya bukan malah melontarkan kritik yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Gayanya masih jadi pengamat, sekarang jadi menteri,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (15/8/2015).
Menurutnya, Rizal mamang sejak dulu dikenal sebagai orang yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Namun hendaknya, saat ini kebiasaan itu harus dihilangkan, bila ada sesuatu menurutnya tidak beres cukup dikoordinasikan saja dengan menteri teknis di bawahnya.
”Ya koordinasikan saja, jangan di bawa ke luar. Kecuali kalau jadi pengamat boleh-boleh saja,” jelasnya.
Sebelumnya setelah dilantik sebagai Menteri pada Senin lalu, Rizal langsung mengeluarkan pernyataan kontroversial, salah satunya ia menyebut ada pejabat yang tengah bermain proyek dalam pembangunan kereta api cepat, Jakarta – Bandung yang rencananya akan bekerjasama dengan Jepang dan Cina.
Kemudian, Rizal juga pengembangan listrik 35 ribu megawatt perlu direvisi, karena dianggap tidak efektif, dan pemborosan. Sebab, ekonomi Indonesia tengah melemah. Namun, pernyataan Rizal ditentang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Sahid.
Sudirman menegaskan, tidak akan merevisi target tersebut, lantaran pemerintah sudah mengkalkulasikan kebutuhan listrik nasional sampai 2019. Target tersebut juga disepakati secara bersama.
Terakhir, soal rencana pembelian Pesawat Garuda miliki BUMN sebanyak 30 unit. Menurut Rizal pembelian tersebut mestinya dibatalkan, dengan alasan hanya akan membuat Garuda menjadi bangkrut, karena harus meminjam uang sebesar Rp 44,5 miliar.
Menteri BUMN Rini Sumarno merasa geram dengan pernyataan Rizal, ia meminta kepada Rizal untuk tidak ikut campur mengurusi kebijakan Kementerian BUMN, dan meminta fokus dengan tugasnya masing-masing. (Albar)
