Surabaya, Obsessionnews – Rencana reshuffle (perombakan) kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mendapat penolakan dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Ridwan Hisjam. Jokowi dan JK terkesan belum siap menjadi pemimpin Indonesia, jika reshuffle dipaksakan. (Baca juga: Reshuffle Kabinet Atau Hancur!)
“Reshuffle kabinet belum tepat dilakukan dalam waktu dekat ini. Kalau sampai itu terjadi artinya Jokowi dan JK belum siap jadi Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Ridwan Hisjam usai melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Forum Pengajian Al Hidayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5/2015).
Untuk membuktikan kemampuannya Kabinet Kerja masih membutuhkan waktu setelah melewati proses penyesuaian pada tiga bulan pertama. (Baca juga: Postur Kabinet Kerja Jokowi Disambut “Dingin” Pasar)
“APBN-P 2015 baru disahkan, dan para menteri juga belum merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur yang mereka rencanakan. Semuanya masih tahap persiapan,” tutur Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu. (Baca juga: Alokasi Infrastruktur Dalam APBN-P 2015 Naik Rp100 Triliun)
Terkait kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sejumlah menteri, menurut Ridwan, hal tersebut hanya masalah teknis semata dan tidak lantas menandakan para menteri telah gagal menjalankan tugasnya. Salah satu program yang belum beres adalah pengadaan kartu sakti, karena program tersebut masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut. (Baca juga: Kartu Sakti Bisa Beli Pupuk, Solar, Elpiji dan Sertifikat Gratis)
Di sisi lain, lanjut Ridwan, kesalahan dalam sejumlah program pemerintah juga tidak sepenuhnya kesalahan jajaran menteri, karena tugas menteri sebenarnya adalah yang berkaitan dengan konsep. Sementara pelaksanaan menjadi tanggung jawab direktorat jenderal.
“Pelaksanaan program itu ada di jajaran bawah, lewat birokrasi. Intinya para menteri ini masih penyesuaian irama, jadi seharusnya bisa diwajarkan kalau kasih instruksi masih ngawur,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Ridwan menambahkan, saat ini Kabinet Kerja masih berjalan 6 bulan lebih. Jika memang Jokowi- JK mau melakukan perombakan kabinet, maka dilaksanakan pada bulan Oktober 2015, atau tepat satu tahun pemerintahan berjalan. (Adi)
