Minggu, 24 Maret 19

Refly Harun: Mudah Memprediksi Siapa Bakal Menang Pilpres

Refly Harun: Mudah Memprediksi Siapa Bakal Menang Pilpres
* Pakar hukum tata negara Refly Harun. (Foto: Twitter @ReflyHZ)

Jakarta, Obsessionnews.com – Perhelatan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yakni Pilpres, akan digelar pada 17 April 2019. Pilpres diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif.

Hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, yakni Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan KH Ma’ruf, dan Prabowo Subianto yang berduet dengan Sandiaga Uno.

Siapa yang bakal memenangkan Pilpres?

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan, sebenarnya mudah memprediksi siapa pemenangnya berdasarkan indikator-indikator yang ada. Namun ia tidak berminat membicarakan siapa pemenangnya. Refly lebih tertarik berbicara pasca Pilpres, yakni mau diapakan negara ini ke depan.

“Berdasarkan indikator-indikator yang ada, sebenarnya mudah memprediksi siapa bakal menang Pilpres nanti. Itulah sebabnya saya tak tertarik membicarakan yang menang. Yang saya tertarik, bicara politik pasca Pilpres. Negara ke depan mau diapakan. 🙏🙏,” kicau Refly di akun Twitternya, @ReflyHZ, Minggu (6/1/2019).

Jokowi dan Ma’ruf Amin mendaftarkan diri sebagai kontestan Pilpres 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (10/8/2018). (Foto: kpu.go.id)

Pilpres 2019 merupakan ajang pertarungan jilid kedua antara Jokowi melawan Prabowo Subianto. Sebelumnya mereka bersaing pada Pilpres 2014. Pada Pilpres 2014 Jokowi yang berpasangan dengan politi Golkar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diusung oleh PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan Prabowo yang menggandeng Ketua Umum PAN Hatta Rajasa diusung oleh Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Golkar. Sementara itu Partai Demokrat bersikap netral. Dalam kompetisi tersebut Jokowi-JK meraih 70.997.833 suara atau 53,15%, sedangkan Prabowo-Hatta mendapat 62.576.444 suara (46,85%).

Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden RI dan Wakil presiden periode 2014-2019 di Gedung MPR, 20 Oktober 2014. Selanjutnya Jokowi-JK membentuk Kabinet Kerja yang berisikan kalangan politisi dan profesional.

Jokowi kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2019. Kali ini ia berduet dengan ulama karismatik yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. Jokowi-Ma’ruf diusung PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, dan PKP Indonesia. Jokowi-Ma’ruf mendapat nomor urut 01. Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Sandiaga Uno. Prabowo-Sandi diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Prabowo-Sandi bernomor urut 02.

Jokowi maju ke Pilpres 2019 dengan membawa modal penting, yakni meraih berbagai prestasi mentereng selama empat tahun berkuasa. PDI-P menilai selama empat tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah berhasil mencetak beragam prestasi. Di antara beragam prestasi itu yakni menggenjot pembangunan infrastruktur di tanahaAir. Bagi PDI-P pembangunan infrastruktur secara teknokratis dimaknai dalam peningkatan koneksitas, aksesibilitas, kemudahan mobilisasi, serta ketersediaan daya pengungkit kemajuan.

“Dalam perspektif kebudayaan, infrastruktur itu memperkuat rasa percaya diri, optimisme dan membangun budaya kerja Indonesia berprestasi,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/10/2018).

Hasto mengatakan, perjalanan empat tahun pemerintahan Jokowi sangatlah dinamis. Awal pemerintahan Jokowi diwarnai dengan penghadangan parlemen, sehingga Jokowi-JK saat itu praktis tidak memiliki kaki di pimpinan DPR dan alat kelengkapan Dewan. Hal tersebut berlangsung satu tahun lamanya, dinamika politik yang tajam, penuh intrik kekuasaan.

Dalam situasi politik penuh hadangan di DPR tersebut Hasto mengatakan, Jokowi terbukti mampu merangkul, membangun keyakinan kolaborasi-gotong royong dengan seluruh komponen bangsa. Dalam empat tahun pemerintahannya, justru Jokowi-JK semakin menuai beragam prestasi.

“Peningkatan keadaban politik terpenting Pak Jokowi adalah menghadirkan kekuasaan di rumah-rumah rakyat melalui tradisi blusukan, program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program e-warung, sertifikasi tanah untuk rakyat dan program kerakyatan lainnya,” tutur Hasto.

Hasto melanjutkan, PDIP menyoroti watak dan kepribadian pemimpin sebagai faktor dominan bagi bangkitnya optimisme bangsa. Banyak orang lupa bahwa penilaian utama seorang pemimpin itu dari watak dan karakternya.

Hasto menilai Jokowi adalah sosok yang tulus, merakyat, dan dengannya instrumen rasa penuh nilai-nilai kemanusiaan mengalir dalam keputusan politiknya. Karenanya, Hasto menyebut kepemimpinan Jokowi sebagai kepemimpinan yang genuine, dan menyapa rakyat dengan ketulusan. Watak kepemimpinan seperti itulah yang mampu membangunkan energi optimisme bangsa.

“Pak Jokowi sangat menghargai proses. Menguatnya rasa percaya diri bangsa di dunia internasional. Semua terjadi karena api perjuangan yang kembali menyala. Sebab tanpa api perjuangan yang menyala-nyala, suatu bangsa akan mati,” pungkas Hasto.

Jokowi Unggul di Survei

Survei internal PDI-P menyebutkan elektabilitas Jokowi masih unggul 20 persen dibandingkan Prabowo. Hal itu disebabkan publik puas atas kinerja Jokowi.

“Dari survei internal, Jokowi masih unggul karena kepuasan publik kepada beliau sangat baik di bidang politik, hukum, keamanan dan ekonomi,” tutur politisi PDI-P Maruarar atau Ara dalam refleksi akhir tahun Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik di Jakarta, Minggu (30/12/2018).

Menurut Ara, selama pemerintahan Jokowi kinerja penegakan hukum semakin baik karena hubungan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung semakin harmonis sehingga tidak terjadi kegaduhan di bidang hukum.

Di bidang ekonomi Ara menjelaskan, bahwa Jokowi tetap menjamin tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun harga minyak sangat fluktuatif dan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. “Dua hal itu sangat penting bagi rakyat terutama bagi rakyat kecil. Kami pastikan itu tetap terjaga,” tandasnya.

Sebelumnya survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menyatakan Jokowi-Ma’ruf unggul melawan Prabowo=andi. Hasil survei Indopolling Networking menunjukkan  jika pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih elektabilitas 28,8 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan Prabowo-Sandi yang hanya 23,7 persen. Sedangkan yang masih menyatakan rahasia 29,8 persen dan belum memutuskan adalah 17,8 persen.

Survei dilakukan selama periode Oktober 2018 dengan sampel sebanyak 1.200 responden. Survei menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error +/-2,8 persen.

Sementara itu hasil survei Alvara Research Center menyebutkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf unggul daripada Prabowo-Sandi. Jokowi-Ma’ruf meraih elektabilitas 54,1 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 33,9 persen.

Survei digelar 8-22 Oktober 2018 di 33 provinsi. Adapun survei Alvara menggunakan multi-stage random sampling dengan melakukan wawancara terhadap 1781 responden berusia 17 tahun ke atas. Rentang margin of errof sebesar 2,37 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menunjukkan  pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo-Sandi. Di mana elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin 60,4 persen sedangkan Prabowo-Sandi hanya 29,8 persen. Yang diwawancarai sebanyak 1.220 responden secara random di seluruh Indonesia.

Survei itu dilakukan pada 7-14 September 2018 terhadap 1.220 responden dengan response rate 1.074 responden. Survei dengan metode multistage random sampling dan margin of error kurang lebih 3,05 persen. Sedangkan responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka.

Kendati unggul dalam survei, Jokowi  meminta agar tim suksesnya tidak terlena. “Semuanya harus kerja keras, jangan terlena dengan yang namanya survei. Semua harus tetap kerja,” kata Jokowi saat ditanya wartawan usai menghadiri rakernas tim kampanye di Hotel Empire, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).

Topik itu menjadi satu hal yang disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada tim kampanyenya yang dilangsungkan tertutup untuk publik.

Jokowi menuturkan, hasil survei justru harus menjadi alat mengoreksi mana saja hal yang masih kurang dikerjakan. Juga menjadi alat evaluasi untuk mengetahui apa saja yang mesti diperbaiki oleh tim kampanye.

“Apakah nanti tim kampanye anda akan memberi fokus untuk daerah-daerah tertentu yang dianggap masih kalah?” tanya wartawan.

“Enggak. Semuanya sama. Seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota, sama. Ditreatment dengan hal yang sama,” jawab Jokowi.

Mengawali Karier Sebagai Pengusaha

Jokowi dilahikan di Solo, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Ia lulusan Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1985. Setelah itu bekerja di sebuah badan usahaa milik Negara (BUMN), yakni PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan.

Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada 1988 ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari ibunya.

Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik dan bergabung dengan PDI-P.

Pada pilkada kota Solo 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang “memanusiakan manusia”.

Berkat pencapaiannya ini pada 2010 ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta periode 2010 – 2015 dengan suara melebihi 90%.

Mengalahkan Gubernur Petahana DKI Jakarta

Belum habis masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi dicalonkan oleh PDI-P dan Gerindra  menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dalam Pilkada DKI tersebut Jokowi menggandeng kader Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam Pilkada DKI tersebut di luar dugaan duet Jokowi-Ahok mengalahkan gubernur petahana Fauzi Bowo (Foke) yang berpasangan dengan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nachrowi Ramli. Jokowi-Ahok dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017.

Piawai Berpolitik

Belum tuntas jabatannya mengemban sebagai orang nomor satu di DKI, Jokowi mendapat tugas baru dari partainya ikut berkompetisi di Pilpres 2014. Jokowi yang merangkul tokoh Partai Golkar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK diusung PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura. Partai-partai ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).  Sedangkan Prabowo-Hatta diusung Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar. Partai-partai ini bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara itu Partai Demokrat bersikap netral.

Pilpres dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Selanjutnya pada 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU mengumumkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres dengan meraih suara 70.997.833 suara atau 53,15%, sedangkan Prabowo-Hatta mendapat 62.576.444 suara (46,85%).

Jokowi dan JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2014-2019 di Gedung DPR/MPR, Senin, 20 Oktober 2014.

Sejumlah pihak pesimis Jokowi-JK tak akan mampu menyelesaikan tugasnya hingga 2019. Pasalnya mereka mudah digoyang oleh kubu oposisi yang menguasai parlemen. Diprediksi akan dijatuhkan oleh kubu oposisi dan hanya dua tahun menduduki kursi RI-1.

Kubu oposisi tersebut terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat. Gerindra memiliki 71 kursi DPR atau 11,74% dari total 560 kursi DPR, PAN 49 kursi DPR (7,59%), PKS 40 kursi DPR (6,79%), PPP 39 kursi DPR 39 kursi (6,53%), Golkar 91 kursi DPR (14,74%), dan Demokrat 61 (10,19%). Kubu oposisi memiliki 353 kursi DPR (60,03%)

Sementara itu kubu pendukung Jokowi memiliki 207 kursi DPR atau 39,97% dari total 560 kursi DPR. PDI-P memiliki 109 kursi DPR (18,95%), PKB 47 kursi DPR (9,04%), Nasdem 35 kursi DPR (6,72%), dan Hanura 16 (5,26%).

Jokowi membentuk Kabinet Kerja pada Senin, 27 Oktober 2014. Berkat kepiawaiannya berpolitik dalam hitungan satu setengah tahun Jokowi berhasil menaklukkan kubu oposisi. Yang pertama bergabung dengan kubu Jokowi adalah PPP. Kader partai berlambang Kabah ini, Lukman Hakim Saifuddin, mendapat jatah sebagai Menteri Agama pada awal pembentukan Kabinet Kerja.

Selanjutnya Jokowi berhasil merangkul Golkar. Kader partai berlambang pohon beringin ini, Airlangga Hartarto, dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada 27 Juli 2016.

Jokowi juga berhasil menggiring PAN masuk ke barisannya. PAN mendapat jatah satu menteri, yakni Asman Abnur, yang dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 27 Juli 2016. Namun, pada 2018 Asman mengundurkan diri, karena partainya mendukung Prabowo-Sandi. Kursi menteri yang ditinggalkan Asman kemudian diduduki oleh Komisaris Jenderal Pol Syafruddin.

Manuver lain yang dilakukan Jokowi adalah kembali memberi jatah satu menteri kepada Golkar, pemenang kedua Pemilu 2014. Kader Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai Menteri Sosial pada 17 Januari 2018. Namun, pada  24 Agustus 2018 Idrus mengundurkan diri karena menjadi tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1. Idrus digantikan kader Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dengan demikian Jokowi berhasil menguasai DPR. Dukungan besar dari parlemen sangat penting bagi Jokowi untuk melaksanakan tugasnya.

Ini menunjukkan Jokowi piawai berpolitik. (arh)

 

Baca juga:

Warganet Ungkap Fakta Keberhasilan Jokowi

Cetak Prestasi Mentereng, Modal Penting Jokowi Bertarung di Pilpres 2019

Empat Momen Kedekatan Jokowi dengan Ulama

Tagar #LampungBangkitBersamaJokowi Jadi ‘Trending Topic’ di Twitter

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.