Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada ruang bagi praktik curang dan serakah dalam sektor pangan nasional. Hal itu disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya program makan bergizi gratis (MBG) sebagai fondasi membangun generasi emas Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini, menurutnya, telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak prasekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam tujuh bulan pelaksanaan.

“Saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional, saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik,” ujar Presiden. Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak seperti TNI, Polri, organisasi keagamaan, koperasi, hingga yayasan dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Presiden menyebut MBG bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang yang juga diakui PBB. Dampaknya telah terlihat dari meningkatnya kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta terbukanya peluang ekonomi baru di desa.

“Per hari ini sudah ada 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” jelasnya.

Selain gizi generasi muda, pemerintah juga fokus pada kemandirian pangan. Presiden memaparkan langkah strategis berupa pembukaan jutaan hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, serta pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk agar langsung diterima petani.

“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan sikap pemerintah terhadap praktik manipulasi dan penimbunan pangan. Ia menolak adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan mengorbankan kebutuhan dasar rakyat.

“Usaha penggilingan-penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silahkanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tegasnya.

Presiden menutup pidatonya dengan penekanan bahwa kebijakan pangan bukan hanya soal angka produksi, melainkan soal kedaulatan bangsa dan masa depan generasi muda. (IwanLubis)