Obsessionnews.com - PDIP akhirnya memberi klarifikasi mengenai kisruh instruksi Ketum Megawati Soekarnoputri yang meminta kader menunda menghadiri retret kepala daerah. Sekalipun sudah melunak, dengan membiarkan kader menghadiri retret, sikap PDIP kadung menuai polemik. PDIP seolah maju kena, mundur kena.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai instruksi Mega terbukti kontraproduktif bahkan membingungkan kader yang telah dilantik menjabat kepala daerah. Terlebih, klarifikasi yang disampaikan Jubir PDIP Ahmad Basarah menegaskan tidak ada larangan untuk kepala daerah menghadiri retret.

Baca Juga:
Setelah Kisruh Retret Kepala Daerah, Pertemuan Prabowo-Mega Masih Dinanti

“Ya, saya kira soal penundaan retret yang semula diintrusikan PDIP itu kan sebenarnya dinilai publik sebagai salah satu bentuk protes setelah Hasto ditahan oleh KPK,” kata Adi, kepada Obsessionnews, di Jakarta, Rabu (26/2).

“Tapi tak lama setelah itu kan kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa PDIP tidak pernah memerintahkan kadernya untuk menunda. Itu kan menunjukkan bahwa ada dilema dan kebingungan terkait dengan pemboikotan retret itu, ternyata memang terlihat kontraproduktif,” lanjut Adi.

Baca Juga:
Kisruh Retret Kepala Daerah PDIP, Faktor Gengsi Politik?

Menurutnya, menjadi wajar kalau publik mengeritisi sikap Mega yang dianggap sebagian kalangan bentuk perlawanan atas penahanan Hasto. Sementara pemerintah menekankan bahwa retret bukan hanya membangun wawasan kebangsaan kepala daerah karena mencakup kepemimpinan.

“PDIP dikritik oleh publik karena dinilai tidak dewasa menyikapi persoalan Hasto yang merupakan kasus hukum, sementara persoalan retret adalah persoalan bagaimana membangun wawasan kebangsaan, membangun kemampuan leadership,” ujarnya.

"Sekalipun sebenarnya tidak ada jaminan bahwa retret itu akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan kemimpinan kepala daerah, tapi minimal retret ini kan menjadi ajang silaturahmi menyatukan kesamaan kepentingan antara pusat dan daerah," kata Adi. (Erwin)