Obsessionnews.com - Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai kisruh kepala daerah PDIP yang sempat menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret yang diadakan pemerintah lebih kepada urusan gengsi politik. Dia menilai tak ada unsur hukum dalam sikap PDIP yang belakamgan melunak dan mempersilakan kader menghadiri retret.

Mahfud mengatakan, sikap PDIP maupun pemerintah sama-sama bisa dimengerti. Pemerintah memiliki kepentingan adanya sinergitas antara pusat-daerah, sedangkan PDIP membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan retret itu.

Baca Juga:
Pramono Anung Cs Ikut Retret, Megawati Cabut Instruksi?

"Itu bukan soal hukum, murni soal politik dan gengsi politik, karena apa? Aturan retret itu tidak ada dasar hukumnya, tak ada yang mengharuskan kepala daerah itu ikut retret," kata Mahfud dalam Program Terus Terang yang tayang melalui kanal Youtube Mahfud MD Official dipantau di Jakarta, Rabu (26/2).

"Tak ada yang mengharuskan (retret) itu.

Presiden juga dasarnya apa melakukan itu," sambung Mahfud.

Menurut Mahfud, karena ketiadaan hukum maka tak ada yang bisa dipersalahkan dalam kisruh tersebut. “Retret itu tidak ada dasar hukumnya tetapi tak salah sebagai kebijakan. Itu konsekunsi dari orang yang menang pemilu boleh membuat kebijakan yang menurut dia baik, tetapi kalau tidak ada dasar hukumnya tak ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada orang yang tidak ikut,”kata Mahfud.

Baca Juga:
Kepala Daerah PDIP Mulai Ikuti Retret

DPP PDIP menggelar konferensi pers pada Selasa (25/2) menjelaskan sikap Ketum Megawati Soekarnoputri yang menerbitkan instruksi agar kepala daerah menunda keikutsertaan retret. Konferensi pers dipimpin Jubir Ahmad Basarah didampingi Ronny Talapessy, Adian Napitupulu, Andreas Hugo Pareira, dan Guntur Romli.

Basarah mengakui instruksi yang dikeluarkan Mega turut dipengaruhi peristiwa penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK. Sebab apa yang menimpa Hasto tidak sebatas diartikan dengan peristiwa hukum tetapi peristiwa politik.

Baca Juga:
Tarik Kepala Daerah dari Retret, PDIP Berani Buka Front

Namun demikian, Basarah mengingatkan, partai perlu mengetahui agenda retret karena surat edaran Mendagri tanggal 11 Februari 2025 yang nomenklatur kegiatan retret tersebut bertajuk “Kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

“Tetapi di publik, di pers, kita populer memberi nama kegiatan itu dengan nama kegiatan retret,”ujarnya.

Surat edaran tersebut juga menyebutkan bahwa kepala daerah yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. Sementara  Megawati, selaku ketum telah memerintahkan kepala daerah terpilih untuk segera turun melayani masyarakat setelah dilantik.

Basarah menegaskan pula bahwa Mega tak memberi instruksi kepada kader untuk tidak mengikuti retret, tetapi menunda perjalanan menunggu arahan lebih lanjut. Belakangan Mega mengirim Gubernur Jakarta Pramono Anung ke Magelang untuk menjadi koordinator para kepala daerah yang sebagian mengikuti retret dan diminta menghadiri rangkaian hingga selesai.

Baca Juga:
UU Tak Atur Sanksi Kepala Daerah Mangkir Retret

Sedangkan untuk kepala daerah dari PDIP yang belum mengikuti retet, Mega menginstruksikan agar mereka kembali ke daerahnya masing-masing untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. 

“Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Basarah mengulangi pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menilai sikap PDIP yang sempat menginstruksikan kader menunda untuk hadir dalam kegiatan retret tak mempengaruhi relasi Prabowo-Mega. Namun Basarah menyinggung pula adanya pihak yang ingin mengganggu relasi kedua tokoh itu.

“Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau, Ibu Megawati Soekarnoputri,”kata Basarah. (Erwin)