Obsessionnews.com - Instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader kepala daerah menunda mengikuti retret menandakan partai banteng berani membuka front. Pengamat politik Ray Rangkuti mengartikan posisi PDIP sekarang ini mengarah pada oposisi keras terhadap pemerintah.

Ray mengartikan instruksi Mega sebagai pernyataan terbuka mempertegas sikap PDIP. Tak lagi bersikap moderat seperti yang diperlihatkan setidaknya dalam 100 hari kerja kabinet.

Baca Juga:
Mendagri Diminta Sanksi Kepala Daerah yang Mangkir Retret

“Sikap PDIP bisa dimaknai sebagai pernyataan bahwa PDIP akan cenderung melangkah ke arah oposisi keras. Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retreat adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,”kata Ray, di Jakarta, Jumat (21/2).

Instruksi Mega keluar seolah merespons penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Namun Ray menilai ada makna lain yang bisa dibaca dari reaksi keras Mega itu. Terlebih, sikap Presiden Prabowo dalam puncak HUT ke-17 Gerindra seolah memberi sinyal pisah jalan dengan PDIP.

Baca Juga:
Manut Instruksi Mega, Masinton Tunda Ikut Retret Kepala Daerah

“Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP. Jadi sikap PDIP yang sekarang merupakan respons atas pernyataan posisi Prabowo terhadap PDIP,”tuturnya.

Menurutnya, sikap PDIP seperti ini membawa dampak pada pemerintahan. Setidaknya dalam memastikan harmonisasi kebijakan pusat dengan pemerintah daerah. Terlebih jumlah kepala daerah dari PDIP mencapai 177 orang. 

Baca Juga:
Resmi Jadi Tahanan KPK, Hasto Masih Lempar Senyum

Ray mengatakan, pemerintah pusat bisa kesulitan menyukseskan program populis seperti makan bergizi gratis (MBG), tanpa didukung daerah. “Menarik anggota PDIP dari retret juga berarti pernyataan bahwa pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Lebih-lebih karena dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50%. Artinya, pemda akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat,”kata Ray.

Baca Juga:
Megawati Instruksikan Kepala Daerah dan Wakil dari PDIP Tidak Ikut Retreat?

Sedangkan PDIP, lanjut Ray, menandakan memiliki posisi tawar yang tinggi dari sikap tersebut. Tak gabung dalam pemerintahan, PDIP bisa bermain melalui daerah.

“Dalam bahasa lain, kekuatan pemda dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran,”ujarnya. (Erwin)