Obsessionnews.com - PDIP dianggap menunjuk hidung sendiri dengan menolak kebijakan menaikan PPN menjadi 12 persen. Sebab, partai banteng yang mengusulkan kebijakan tak populer itu.
 
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengingatkan, kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan di Januari 2025 berdasarkan ketentaun dalam Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021. UU tersebut disetujui pemerintahan yang turut didukung PDIP bersama parlemen.

Baca Juga:
Desakan Batalkan PPN 12 Persen Menguat, Petisi Diteken 138.000 Warganet

"Perlu diingat bahwa usulan tersebut bukanlah hal yang datang tiba-tiba, melainkan bagian dari kebijakan yang telah disepakati melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) pada tahun 2021, yang pada waktu itu diusulkan oleh PDI Perjuangan sendiri," kata Novita menanggapi polemik pro kontra kenaikan PPN 12 persen, di Jakarta, Minggu (22/12).

Keterlibatan aktif PDIP dalam pembahasan UU HPP dapat dilihat dari posisi anggota Fraksi PDIP yakni Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai Ketua Panja.

Novita mengimbau seharusnya sejumlah pemangku kepentingan tidak melakukan playing victim, dengan bersandiwara untuk mendapat simpati rakyat. Dia menganggap sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN sebesar 12 persen, serta tudingan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming seolah tidak pro-rakyat  bentuk tidak gentlemen.

Baca Juga:
Kenaikan PPN 12 Persen di Tengah Menurunnya Daya Beli, Musibah Warga Jakarta

"Yang sejatinya justru mereka yang mengusulkan dan memutuskan. Sekarang seolah-olah melempar kesalahan kepada Pak Prabowo dimana Pak Prabowo baru menjadi Presiden baru 2 bulan," ujar Novita.

Dia menilai, sekarang ini yang lebih penting adalah bagaimana secara bersama-sama mencari solusi untuk meringankan beban rakyat, sambil tetap menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi negara ke depannya.

Baca Juga:
Dikritisi, Rencana Kenaikan PPN 12 Persen untuk Sekolah Internasional

"Mari kita jujur dan terbuka dalam diskursus politik ini, dan berhenti memainkan peran sebagai korban dari kebijakan yang sejatinya merupakan hasil kesepakatan bersama,"tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII ini.

'Fokus kita sekarang adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat," lanjut bendahara Fraksi Partai Gerindra itu. (Erwin)