Obsessionnews.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengeritisi rencana menerapkan PPN 12 persen untuk sekolah Internasional pada Januari 2025 mendatang. Menurut Ledia pada dasarnya prinsipnya pendidikan itu adalah nirlaba.

"Tapi memang di kita ini kadang tidak konsisten ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba, di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Rabu (18/12).

Baca Juga:
Renny Astuti Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan PPN Sembako

Dirinya menganggap wacana tersebut kontraproduktif,  namun pada sisi lain tidak ada regulasi yang lebih detail.  "Kalau kita lihat sekolah Internasional, memang yang masuk ke sana pasti adalah orang-orang yang mampu namun ketika ditetapkan pajaknya 12 persen, kita  keberatan juga ya PPN ini dinaikkan. Karena itu kan kebutuhan untuk pendidikan, maka kalau pun ada pajak yang harus dibayarkan, harusnya tidak sebesar itu," tuturnya.

Dia mengingatkan, dalam UU Ciptaker sekolah yang dikategorikan komersial yakni sekolah-sekolah yang dibentuk, dibangun di kawasan ekonomi khusus.

"Itu yang secara eksplisit disebutkan. Jadi, memang itu yang nanti  harus diliat detailnya, dicermati, apakah sekolah internasional termasuk dalam kategori tersebut," katanya.

"Kalau kemudian sekolah Internasional dikenai PPN, kita juga harus lihat bahwa ada sekolah-sekolah yang non-internasional artinya domestik, yang menengah ke bawah justru sebenarnya harus dibantu juga karena mereka berdiri sebelum Republik ini berdiri," ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I ini.

"Jangan sampai merembet ke semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu yang tidak boleh, jadi harus ada pengaturan yang jelas terkait dengan sekolah internasional ini, sekolah swasta, negeri, supaya nanti pengaturannya  lebih tepat dan lebih bermanfaat buat semua," sambungnya. (Erwin)